Singaraja | Di era keterbukaan, era reformasi seperti sekarang tidak perlu sungkan-sungkan untuk mengkritik Pers. Pers memang harus dikritik juga karena hak mengkritik pers itu menjadi hak masyarakat. Bukan hanya Pers saja yang boleh mengkritik pejabat maupun kebijakannya. Disitu, ada dua hak. Hak Jawab dan Hak Koreksi, masyarakat boleh mengoreksi Pers.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali Dwikora Putra saat diskusi Peran Pers Dalam Pembangunan di Hari Pers Nasional Propinsi Bali di Gedung Kesenian, Singaraja, Sabtu (26/3). Narasumber lain saat diskusi ini juga menghadirkan Kepala Bappeda Buleleng, I Gde Darmaja serta Akademisi dari Universitas Pendidikan Ganesha, Prof.Dr I Wayan Lasmawan, M.Pd.
Menurut Dwikora, Wartawan memang harus dibekali keterampilan dan sumber daya yang handal ketika melakukan tugas Pers sehingga mampu membangun sikap optimisme dalam proses pembangunan.
“Dalam kontek kedaerahan, saya ingin mengajak teman-teman pekerja, yang aktif di bidang pers untuk membangun sikap optimisme di Buleleng. Tentu dengan cara pemberitaan yang positif. Dalam arti bukan selalu berita tentang memuji dan menyanjung karena mentang-mentang dekat dengan bupati, dan berhubungan baik dengan pejabat. Positif dalam arti tetap mengedepankan obyektifitas. Kalau memang baik bilang baik, kalau buruk ya perlu dikoreksi. Persoalannya sering kali koreksi hanya bersifat kritik tanpa memberi solusi padahal yang dibutuhkan kan soulusinya.” ujar Dwikora Putra.
Menurutnya, ketika Pers berani mengkritik maka harus tahu solusinya. Apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu dikoreksi dari sebuah kebijakan atau situasi sosial yang ada di depan mata Jurnalis. Jika sudah melakukan itu, maka Pers akan benar-benar memiliki peran peting dalam kontek pembangunan.
PWI kata Dwikora punya dua program cukup penting untuk meningkatkan kemampuan Jurnalis guna memerankan diri secara maksimal dalam konteks pembangunan dan jurnalisme itu sendiri. PWI mewajibkan anggotanya untuk mengikuti uji kompetensi wartawan serta sekolah jurnalisme.
Sementara itu, Akademisi dari Univesitas Pendidikan Ganesha Profesor Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd mengungkapkan Pers akan mampu menjadi katalisator dan stimulator. Karena segala sesuatu yang terjadi di masyarakat bisa distimulan, dijembatani dan disinergikan oleh media massa.
Dipihak lain, Kepala Bappeda Gde Darmaja berpendapat selama ini sinergitas Pers dengan Pemkab Buleleng sudah cukup baik dalam proses pembangunan. Sudah menjadi satu kesatuan yang saling mendukung sehingga nantinya sehingga pemerintah mempunyai tugas mensejahterakan masyarakat sementara pers punya tugas untuk menyebarluaskan informasi program pemerintah, persoalan dan kemajuan daerah. |NP|
