Khawatir Pilkada Tertunda, Pemkab Buleleng Konsultasi ke Kemendagri

Singaraja| Pemerintah Kabupaten Buleleng mengaku akan segera melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Kemendagri, KPU Pusat, dan Bawaslu RI terkait dengan beberapa produk hukum baik dalam bidang anggaran maupun pelaksanaannya sebagai landasan dalam pelaksanaan Pilkada. Koordinasi ini dilakukan mengingat kekhawatiran KPU Buleleng terkait dengan belum ditandatanganinya Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan pencairan anggaran

“Kami akan melakukan konsultasi dan koordinasi dulu ke Pemerintah Pusat bersama KPU Buleleng. Secepatnya akan kami lakukan, paling tidak setelah HUT Kota Singaraja pasti kami kesana,” jelas Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Dewa Ketut Puspaka.

- Advertisement -

Menurut Puspaka, Pemerintah Kabupaten Buleleng sudah siap untuk merealisasikan anggaran Pilkada Buleleng untuk tahap pertama, melalui APBD Buleleng tahun anggaran 2016 untuk KPU Buleleng sebesar Rp 23 Miliar, Bawaslu sebesar Rp 9 Miliar, dan Rp 5 Miliar untuk TNI/Polri.

“APBD Buleleng tahun anggaran 2016 kan sudah ketuk palu, kami tinggal menunggu regulasi untuk merealisasikan anggaran untuk Pilkada Buleleng. Untuk sisanya akan direalisasikan pada Tahun anggaran 2017 sebesar Rp 24 Miliar,” Imbuhnya.

Sementara itu ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna di ruang kerjanya mengingatkan KPUD Buleleng untuk bersikap lebih dewasa dan tidak mengeluarkan pernyataan yang bisa meresahkan masyarakat.

“Ini kan masih ada limit waktu 1 bulan. Saya pikir Pemkab Buleleng memiliki komitmen yang kuat supaya Pilkada berjalan lancar dan demokrastis. Hanya saja saya berharap kepada teman-teman di KPUD jangan khawatir berlebihan sehingga mengeluarkan statemen yang meresahkan masyarakat,” pintanya.

- Advertisement -

Seperti diberitakan sebelumnya, KPU Buleleng mengaku was was mengingat sampai saat ini, pemerintah Kabupaten Buleleng belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD) terkait dengan realisasi anggaran Pilkada Buleleng. KPU khawatir hal tersebut akan menganggu tahapan Pilkada Buleleng termasuk kemungkinan menunda pelaksanaan Pilkada Buleleng mendatang. Keterangan dari KPU Buleleng tersebut juga mendapat dukungan dari Anggota DPD RI Gede Pasek Suardika. |RM|

 

Komentar

Related Articles

spot_img

Latest Posts