Singaraja, koranbuleleng.com| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng memperkirakan ada ribuan pekerja pariwisata khususnya perhotelan dan restoran di Buleleng belum mempunyai sertifikasi kompetensi sesuai dengan jenis pekerjannya. Dari 10.000 pekerja bidang pariwisata, 75 persennya diperkirakan belum mempunyai sertifikasi kompetensi.
Rapat koordinasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi – Lembaga Sertifikasi Profesi (BNSP – LSP) bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Kabupaten Buleleng bersama PHRI Kabupaten Buleleng berencana memberikan pelatihan sertifikasi bagi para pekerja pariwisata di perhotelan dan restoran di Gedung Mr. Gusti Ketut Puja, Jumat 29 Juli 2016.
Sertifikasi ini sangat penting untuk meningkatkan dan menunjukkan kualitas pekerja pariwisata ditengah persaingan era global MEA.
Kepal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buleleng Ni Made Dwi Priyanti Putri mengatakan sertifikasi kompetensi pekerja pariwisata ini sangat penting ditengah munculnya persaingan global dan MEA. Apalagi saat ini, sejumlah wilayah di Indonesia telah didatangi oleh berbagai tenaga kerja dari Negara lain.
Dwi Priyanti menegaskan BNSP LSP memberikan kuota sertifikasi pekerja pariwisata di Buleleng untuk 8000 pekerja pariwisata. “Beberapa pekerja memang sudah bersertifikasi, namun banyak juga yang belum. Kurang lebih ada 75 persen pekerja pariwisata di Buleleng yang belum menjalani sertifikasi kompetensi. Ini penting dalam dunia persaingan global MEA,”terang Dwi.
Pekerja pariwisata ini wajib untuk menjalani sertifikasi sesuai dengan jenis pekerjanannya seperti bartender, front office, dan lainnya.
Sementara Ketua PHRI Kabupaten Buleleng, Dewa Ketut Suardipa menyebutkan sejumlah pekerja pariwisata dibeberapa wilayah di Buleleng memang sudah mendapatkan sertifikasi kompetensi. Sebelumnya PHRI Buleleng telah berkoordinasi dengan empat institusi lembaga sertifikasi profesi di bidang pariwisata.
‘”Di Bali, ada empat lembaga sertifikasi profesi yang melakukan uji ko,petensi pekerja pariwsiata. Kebetulan sebelumnya kami juga sudah pernah melakukan koordinasi dengan empat institusi tersebut. Jadi sertifikasi ini memang sangat penting bagi para pekerja pariwisata apalagi ditengah persaingan globalisasi,”ujar Dewa Suardipa usai menghadiri rapat koordinasi.
Suardipa juga meminta kepada seluruh institusi pariwisata untuk memberikan data-data yang valid terhadap pekerjanya yang sudah bersertifikasi atau belum.
“Jangan sampai ada karyawan yang lebih dari sekali menjalani ujian kompetensi. Apalagi misalnya karena ini dibiayai oleh Negara, dan karena untuk memenuhi kuota pekerja yang sudah bersertifikasi kembali diminta untuk menjalankan sertifikasi oleh pihak perusahaan. Jangan sampai seperti itu, tapi berikan kesempatan kepada pekerja lain untuk menjalani sertifikasi ini,” terangnya.
Buleleng juga sebelumnya telah melaunching sebagai kabupaten kompeten. Launching ini telah dilaksankan pada bulan November 2015 lalu. |NP|
