Singaraja, koranbuleleng.com| Pimpinan di DPRD Buleleng sepakat supaya pemerintah pusat mendorong dan memprioritaskan pembangunan jalur shortcut di wilayah Buleleng, terutama titik 5 dan 6 dengan posisi terletak di Desa Wanagiri dan Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada.
DPRD Buleleng sepakat mendorong pembangunan shortcut di Buleleng karena akan berpengaruh besar terhadap pembangunan Bali secara holistik. Akan terjadi percepatan dan akses pembangunan Bali selatan dan utara.
Satu kesepahaman ini diambil oleh unsur pimpinan dewan saat melakukan pertemuan bersama Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana disebuah rumah makan di Singaraja, Rabu 10 Agustus 2016.
Dari unsur pimpinan dewan, yang hadir yakni Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, Ketua Komisi I Putu Mangku Mertayasa, Ketua Komisi II Putu Mangku Budiasa, Ketua Komisi IV Ketut Wirsana. Sedangkan dari fraksi dihadiri dari Ketua Fraksi PDIP Ni Kadek Turkini, Ketua Fraksi Nasdem Gede Ngurah Suartawan, anggota Fraksi Golkar Gede Suparmen, anggota Fraksi Gerindra Wayan Edy Parsa, anggota Fraksi Hanura Gede Wisnaya Wisna, dan anggota Dewan lainnya. Hadir pula Sekwan Gede Wisnawa.
Menurut Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna mengatakan mendesaknya pembangunan shortcut di titik 5 dan 6 karena lokasi ini yang selama ini menjadi hambatan terbesar aksesbilitas pembangunan.
Supriatna mendesak supaya semua pihak bisa berbicara tentang Bali, bukan hanya perbagian daerah semata. Seluruh titik lokasi pembangunan hhortcut penting, namun jika memprioritaskan skala pembangunan, maka di titik 5 dan 6 dianggap sangat urgen.
“Sebenarnya kami tidak ingin berpolemik, tapi kalau kita berbicara Bali, Buleleng juga adalah bagian dari Bali. Pembangunan di Buleleng juga pembangunan Bali. Dan selama ini kita selalu berbicara keseimbangan pembangunan Bali Selatan dan Bali Utara, kenapa harus diributkan kalau pengerjaan Shotcut di Buleleng diutamakan lebih dulu. Toh muaranya nanti untuk kesejahtraan masyarakat semua. Bukan Buleleng saja, seluruh Bali bahkan dunia, karena wisatwan juga bisa ke Buleleng,” kata Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna.
Menurut Supriatna, semestinya semua pihak berfikir positif, tidak melihat dengan kacamata politik. Karena pendekatan yang dilakukan Bupati Putu Agus Suradnyana ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PURR), semata-mata kepentingan pembangunan.
Namun disisi lain, DPRD Buleleng juga meminta supaya Pemkab Buleleng juga menyiapkan anggaran pendamping untuk percepatan pembangunan shortcut di titik 5 dan 6. Anggaran itu bisa untuk pembebasan lahan supaya bisa dilakukan lebih cepat di tahun 2017. Langkah ini, sebagai bentuk keseriusan Buleleng agar pengerjaan Shortcut dipercepat.
“Untuk mendukung percepatan, Pemkab Buleleng juga harus menyiapkan anggaran. Ini penting sekali supaya semua bisa berjalan normal. Tentu nanti kami bersama eksekutif berkoordinasi ke Gubernur dan DPRD Bali, terkait dengan sharing dana pembebasan lahannya,” ungkap Ketua Komisi II Putu Mangku Budiasa.
Sementara Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menilai bahwa seluruh institusi di Buleleng pastinya akan mendukung percepatan pembangunan shortcut di Buleleng karena berdampak besar bagi proses pembangunan Bali secara keseluruhan.
“Karena ini berbicara percepatan pembangunan Bali Utara dan Bali Selatan yang sudah lama menjadi wacana, tentu ini sambuatan yang sangat positif. Saya dan rekan kerja di DPRD, tentu akan berkoordinasi, duduk bersama dengan Gubernur membicarakan percepatan pembangunan Bali Selatan dan Bali Utara, dengan percepatan Shortcut di titik 5 dan 6,” terang Bupati. |NM|
