Singaraja, koranbuleleng.com | Paska temuan Panwaslih Buleleng terhadap sejumlah kejanggalan dalam verifikasi faktual bakal calon perseorangan membuat tim pemenangan bakal pasangan calon Putu Agus Suradnyana dan Nyoman Sutjidra menuntut supaya Panwaslih Buleleng dan KPU Buleleng tetap cermat dan teliti dalam melakukan verifikasi faktual supaya tidak merugikan salah satu pihak.
Ketua Tim Pemenangan PASS, Gede Supriatna mengatakan pihaknya dilapangan juga banyak menemukan berbagai indikasi kecurangan dalam verifikasi faktual. Indikasi kecurangan ini terjadi akibat longgarnya peraturan terkait dengan verifikasi faktual.
“Contohnya pelaksanakaan verfak dilakukan di rumah pribadi, kedua waktu pelaksanaan tidak terbatas bahkan 24 jam penuh. Nah ini yang rawan pada malam hari, itu yang sering kami cemati. Karena beberapa kasus didapatkan oleh kawan-kawan kami di lapangan. Misalnya ada dukungan ktp dan telah terdaftar tetapi yang datang bukan orang pemilik KTP yang asli karena bisa jadi namanya sama tapi orangnya berbeda.”terang Supriatna.
Karena itulah, dalam pelaksanaan verifikasi faktual ini, meminta KPU buleleng bisa mencermati hal-hal seperti dan bila ditemukan supaya bisa mengambil keputusan langsung di lapangan.
“Kami berharap KPU Buleleng dan Panwaslih melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, lebih teliti terhadap orang orang yang diverifikasi dan mengidentifikasi orang-orang yang diverifikasi secara benar. Aapakah sudah sesuai dengan daftar verifikasi resmi dan identitas aslinya, baik nama maupun keabsahan orangnya sesuai ktp sehngga mengurangi hal hal yang bisa menyebabkan kerugian atau menguntungkan satu pihak,”kata Supit.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali, Ketut Rudia juga menyempatkan diri memantau langsung proses verifikasi faktual yang telah berjalan, Jumat, 14 Oktober 2016.
Rudia menegaskan bahwa secara institusi Bawaslu telah meminta kepada jajaran Panwaslih Buleleng untuk mengawasi verifikasi faktual dengan cermat.
“Saya minta kepada seluruh PPL desa agar lebih teliti di lapangan, hal ini saya sampaikan agar seluruh data dukungan itu sesuai terutama saat pemanggilan warga, ambil KTPnya, pastikan nama yang tercantum di KTP sesuai dengan orang yang hadir pada saat itu,” ucapnya
Permasalahan lain, kata Rudia, ditemat lain Panwas tidak diberikan akses untuk mengetahui data dan dukungan pelaksanaan verifikasi faktual.
“Di tempat lain saya temukan Panwas sama sekali tidak diberikan akses saat pelaksanaan verfak. Bagaimna kita bisa mengetahui yang proses verifikasi datanya dan kesesuaiannya benar-benar valid. Sehingga kita butuh akses yang luas untuk mengawasinya. Kami sudah berkomunikasi dengan Ketua KPU Buleleng harus diberikan akses. Namun jika tidak diberikan akses tersebut langkah pertama, ya diingatkan sebab kita berkepentingan juga untuk tahu, ini menjadi bahan catatan,” ungkap Rudia. |NH|
