Singaraja, koranbuleleng.com | Angka Golput, atau yang tidak menentukan pilihan di Pilkada Buleleng 2017 sangat tinggi. Dalam sejarah Pilkada Buleleng, ini adalah angka tertinggi mencapai 44,9 persen.
Akademisi dari Universitas Panji Sakti, Singaraja, Dr. Gede Made Metera mengungkapkan tingginya angka Golput di Pilkada Buleleng tahun 2017 ini sudah terlihat sejak awal tahapan Pilkada Buleleng. Dari sosialisasi ke masyarakat, baik itu kepada pemilih pemula, maupun kepada tokoh-tokoh masyarakat, seringkali muncul pertanyaan dari masyarakat tentang golput.
“Apa sangsinya jika Golput,? Apa dampaknya jika Golput? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering muncul dan itu bermakna bahwa masyarakat mempertimbangkan untuk menjadi seorang golput sehingga ingin mengetahui konsekwensinya,” terang Metera saat ditemui di kampus Unipas Singaraja, Senin 20 Pebruari 2017.
Menurut Metera, undang-undang kepemiluan juga menegaskan bahwa memilih itu adalah hak, bukan kewajiban sehingga memang tidak ada sangsinya. Karena itulah, warga yang tidak menyalurkan haknya tidak salah dan tidak ada sangsinya. Berbeda dengan negara-negara lain, yang sudah menjadikan memilih sebagai sebuah kewajiban warga negara.
Tetapi semestinya, demi kepentingan masyarakat dan kepentingan diri sendiri sebenarnya jauh lebih baik bila menyalurkan haknya untuk memilih guna menentukan kepala daerah serta memilih perencanaan pembangunan daerah kedepan.
“Karena itu sebenarnya jauh lebih postif memilih ketimbang golput. Tetapi mereka kelompok masyarakat yang golput punya pertimbangan sendiri, ini yang perlu dianalisis oleh semua pihak baik oleh partai politik, penyelenggara pemilu, akademisi dan praktisi, mengapa masyarakat sampai tidak menyalurkan hak pilihnya,” saran Metera.
Menurut Metera, ada faktor-faktor sampai masyarakat tidak menyalurkan hak pilihnya. Pertama bisa karena penyelenggara atau penyelenggaraan pilkada yang tidak baik. Nah, kalau dilihat dari sisi sejarah golput, golput terjadi ketika pemilu dipandang tidak demokratis maka golput dianjurkan. Tetapi pasca refromasi pemilu sudah demokratis seharusnya masyarakat tidak golput.
“Tetapi di era demokrasi ini, justru ada masyarakat golput pada saat pemilu demokratis. Ini bisa dilihat dari penyelenggara dan sistem penyelenggaraanya seperti apa? Itu yang harus dijawab dan dicarikan solusi,” ujarnya.
Faktor lain juga, yakni dari sisi partai politik yang gagal memberikan atau menyajikan “menu” terbaik kepada masyarakat. Jikalau partai politik tidak mampu menyuguhkan “menu” seperti yang diharapkan oleh masyarakat, atau ada partai politik yang sebenarnya sudah punya mandat atau suara melalui Pileg dan punya peluang mengajukan calon pemimpin tetapi justru tidak mengajukan calon pemimpin maka masyarakat melihat disitu tidak ada pilihan. Itu kegagalan partai politik.
“Ini yang terjadi, persoalan parpol yang mengajukan calonnya, menunya dianggap tidak cocok, paling tidak oleh yang golput. Menu itu bisa program kerja atau pasangan calon yang diajukan kepada khalayak masyarakat. Atau parpolnya tidak mengajukan calon yang semestinya harus mengajukan calon karena sudah punya mandat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Masyarakat pun sulit mendapatkan pilihan,” terangnya.
Faktor lain yang menyebabkan angka golput tinggi yakni kesadaran politik masyarakat. Ada masyarakat yang tidak sadar atau tidak melihat pentingnya memilih.
“Apakah terikat dipekerjaannya, mestinya kan tidak terikat pada pekerjaan karena pemerintah juga sudah memutuskan untuk libur nasional khusus Pilkada serentak ini. Tetapi sebenarnya, jika ada “menu’ yang menarik dilihat oleh masyarakat, sudah pasti masyarakat itu akan menyalurkan hak pilihnya,” tegasnya.
Dari ketiga faktor itu, golput di Pilkada Buleleng mencapai 44,9 persen lebih disebabkan “menu” yang disajikan oleh partai politik tidak menarik bagi masyarakat. Sebagian lainnya karena faktor-faktor teknis penyelenggaran seperti panggilan tidak sampai kepada pemilih, warga yang sudah terdaftar tetapi tidak mendapatkan surat pemberitahuan maupun tidak terdaftar di DPT.
Nah sekarang, kata Metera, Pilkada Buleleng sudah selesai tinggal disahkan saja oleh penyelenggara Pilkada Buleleng. Yang terpilih sebagai pemenang dalam Pilkada Buleleng punya konsekewensi dari dampak angka Golput yang tinggi ini.
Dalam hal ini, pasangan nomor urut 2, PASS yang meraih suara hingga 68 ,19 persen dan Surya meraih perolehan suara 31,81 persen. Artinya, PASS yang terpilih harus mampu merangkul dua kelompok, yakni kelompok golput dan kelompok yang memilih pasangan Surya supaya ikut berpartisipasi dalam pembangunan Buleleng ke depan.
“Dilihat 44 persen tidak memilih, 31,81 persen yang tidak memilih paslon yang menang, berarti itu kelompok masyartakat yang harus dirangkul oleh paslon yang menang. Itu bukan pekerjaan ringan dari paslon pemenang namun harus dilakukan supaya bisa menjadi kepala daerah untuk semua masyarakat. Baik yang memilih atau juga yang tidak memilih paslon yang menang pada pilkada lalu,” terangya.
Bila dilihat dari sisi masyarakat, secara legal pasangan calon yang menang akan dilantik sesuai dengan undang-undang, dari situ semestinya masyarakat harus mendukung dan memandang yang terpilih secara legal sebagai kepala daerah.
Sehingga dari dua sisi, pasangan terpilih memandang seluruh kelompok masyarakat sebagai warga yang harus diayomi dan dibangun sebagai warga Buleleng, dan warga Buleleng yang memilih atau tidak memilih mesti juga mendukung kepala daerah yang terpilih.
Menurut Metera, solusi kedepan, yang harus mengerjakan pekerjaan rumah untuk menghilangkan angka golput ini adalah partai politik dan penyelenggara pemilu. Partai politik harus sadar dan harus mampu membangun konstituennya supaya mampu menyalurkan hak pilihnya ke bilik suara.
“Dari sisi sosialisasi, parpol punya peranan penting untuk membangun konstituennya supaya mau menyalurkan hak pilihnya. Sementara dari sisi penyelenggaraan, sistemnya juga harus dibuat baik jangan sampai ada kelompok masyarakat yang tidak terdaftar, yg sudah terdaftar jangan sampai tidak mendapat pemberitahuan dan sejenisnya seperti permaslahan-permasalahan yang mengemuka selam aini. Itu harus dihilangkan,” tutup Metera. |NP|
