Singaraja, koranbuleleng.com| Pemkab Buleleng tengah mengupayakan anggaran untuk revitalisasi Pasar Banyuasri di Kelurahan Banyuasri Kecamatan Buleleng, mengingat anggaran yang dibutuhkan sangat besar yakni mencapai Rp188 miliar. Salah satu alternative yang diupayakan dengan memotong jatah dana hibah bansos Dewan.
Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengatakan, pelaksanaan revitalisasi Pasar Banyuasri akan dilaksanakan tahun 2019 mendatang. Rencananya, pembangunan itu akan memanfaatkan dana ABPD Buleleng yang dibangun tiga lantai dengan konsep semo modern.
Hanya saja, karena kebutuhan anggaran yang dibutuhkan sangat besar, sehingga proses pembangunannya pun akan dilaksanakan secara bertahap.
Untuk anggaran, pada APBD Buleleng tahun 2019 mendatang, akan dialokasikan dana sebesar Rp50 Miliar. Sementara itu, komunikasi juga telah dilakukan secara informal dengan Bupati Kabupaten Badung Nyoman Giri Prasta dan berjanji akan membantu dana sebesar Rp25 Miliar. Selain itu, Agus Suradnyana juga mewacanakan untuk memangkas 50 persen dana hibah bansos Anggota DPRD Kabupaten Buleleng.
Anggota DPRD Kabupaten Buleleng sendiri mendapatkan dana hibah bansos masing-masing sebesar Rp1 Miliar, sehingga total dana hibah bansos yang didapatkan keseluruhan Anggota mencapai Rp45 Miliar. Jika dana tersebut dipangkas 50 persen dan disetujui, berarti jumlah tambahan dana untuk Revitalisasi Pasar Banyuasri mencapai Rp22,5 Miliar.
“Saya akan coba bicara dengan lembaga Dewan, agar bisa jatah dana hibah bansosnya dikurangi setengahnya. Nanti saya akan bicara dengan lembaga Dewan, agar bisa dibantu mewujudkan Pasar Banyuasri,” Ujarnya.
Rencana pemangkasan hibah bansos itupun menuai reaksi dari Anggota DPRD Kabupaten Buleleng. Para pimpinan DPRD Buleleng dan Pimpinan Fraksi langsung menggelar rapat tertutup di ruang Ketua Dewan Senin, 3 September 2018. Pimpinan Fraksi yang melakukan rapat masing-masing Fraksi PDI Perjuangan, Demokrat, Golkar, Nasdem, dan Fraksi Hanura. Sementara Fraksi Gerindra tidak hadir dalam rapat tersebut.
Anggota dewan dari Partai Golkar, Nyoman Gede Wandira Adi merasa kaget dengan dengan rencana Bupati Buleleng ingin mamangkas hibah bansos Anggota Dewan. Pasalnya, dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Induk tahun 2019 pada bulan Juli lalu, telah menemukan kesepatakan antara Dewan dengan Eksekutif.
Badan Anggaran menurut Wandira sebelumnya memang menemukan adanya kenaikan anggaran yang sangat signifikan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng.
Ada dana sebesar Rp46 Miliar yang dijelaskan Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) yang akan dimanfaatkan untuk program revitalisasi Pasar Banyuasri. Dewan pun mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut.
Sementara kesepakatan lain adalah pos untuk dana hibah bansos yang disepakati sebesar Rp75 miliar. Dimana Rp45 Miliar diantaranya difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Buleleng. Hal itupun sudah mendapatkan kesepakatan bersama antara Dewan dan Eksekutif.
“Kita sebenarnya sangat berat manakala itu (bansos, red) harus dipangkas. Untuk 2019 kami tetap berkomitmen kepada KUA PPAS yang sudah kita sepakati bersama. Artinya hibah bansos harus kita jalankan, karena itu utang dan janji kami kepada kelompok masyarakat penerima bansos hibah,” jelasnya.
Politisi Partai Golkar ini mengaku akan segera melakukan komunikasi dengan eksekutif untuk mencari jalan keluar terbaik.
Walaupun demikian, Ia mewakili seluruh fraksi di DPRD tetap berpendirian bahwa tidak ada pemangkasan dana bansos hibah Dewan pada tahun 2019 mendatang.
“Kita coba komunikasi dan mencari jalan keluar terbaik. Jadi apa yang disampaikan pak Bupati mudah-mudahan kita bisa mencari titik temu yang terbaik. Apa yang kita sepakati bersama bisa berjalan, tanpa harus mengorbankan satu pihak termasuk DPRD,” Tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD kabupaten Buleleng Gede Supriatna meminta agar program revitalisasi Pasar Banyuasri tidak disangkut pautkan dengan dana Hibah Bansos DPRD Kabupaten Buleleng. Ia khawatir nantinya akan menimbulkan preseden buruk terhadap lembaga Dewan ketika nantinya program tersebut mengalami kendala.
“Takutnya ditengah jalan tidak ada anggaran nanti kita jadi sasaran. Masyarakat berpikir karena bansos, Pasar ngga jadi dibangun. Itu kita takutkan. Bansos ini kan bukan untuk pribadi anggota, tapi kan kita sebagai representasi masyarakat untuk bisa mendapatkan bansos,” Jelasnya. |RM|
