Singaraja, koranbuleleng.com | Pemkab Buleleng dan Pemkot Blitar sedang menjajaki kerjasama antara pemerintah. Kerjasama ini diniatkan karena dasar keterikatan sejarah. Buleleng, adalah kampong halaman dari Nyoman Rai Srimben, ibu yang melahirkan Sukarno. Dan kota Blitar adalah kota asal Raden sukemi, ayahnda Sukarno yang mendirikan bangsa ini bersama pejuang lainnya.
Penjajakan kerjasama ini dibuktikan dengan kunjungan kerja dari Pemkot Blitar ke Pemkab Buleleng. Kunjungan kerja dari Pemkot Blitar ini diterima langsung oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Buleleng, Made Sudama Diana. Dalam kunjungan itu, dibahas tentang rencana kerjasama dua lembaga pemerintahan ini.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkot Blitar, Damanhuri, mengatakan maksud dari kerjasama ini yakni untuk menciptakan sinergitas penyelenggaraan pembangunan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Outputnya diharapkan mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki,” jelasnya.
Selain itu, Damanhuri mengungkapkan dipilihnya Pemkab Buleleng sebagai tujuan kerjasama karena, latar belakang sejarah yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng. Sejarah yang dimaksud yakni Ibu dari Presiden Republik Indonesia yang pertama Soekarno berasal dari Kabupaten Buleleng. Sehingga menurutnya Blitar dan Buleleng memiliki keterikatan dan keterkaitan sejarah.
“Kita memilih Kabupaten Buleleng untuk mengadakan kerjasama ini, karena kita memiliki sejarah yang sama terkait Proklamator Bung Karno. Ibunya kan dari Kabupaten Buleleng sehingga kita memiliki keterikatan dan keterkaitan sejarah. Maka dari itu, kerjasama ini kita namakan Sister City atau Kota Kembar,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng Made Sudama Diana mengungkapkan, kerjasama ini dititik fokuskan dibidang Pariwisata dan Kebudayaan. Sudama menuturkan, ruang lingkup kerjasama yang lainnya akan dibahas dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan SKPD terkait.
“Setelah ini akan dilakukan penandatanganan kerjasama, namun kita masih menunggu kesiapan dari Pemkot Blitar,” ungkapnya. |R/NP|
