Singaraja, koranbuleleng.com| Fraksi Partai Hanura DPRD Kabupaten Buleleng meminta kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng agar para guru yang berstatus abdi atau honor yang selama ini gajinya dibiayai dana BOS, bisa diangkat sebagai guru kontrak.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna denga agenda penyampaian pemandangan umum fraksi atas tiga Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) yang berlangsung di Ruang Utama Gedung DPRD Buleleng Jumat, 18 Oktober 2019.
Secara umum, Fraksi Hanura dalam pemandangan umumnya menyetujui tiga pembahasan tiga ranperda yang diajukan Eksekutif masing-masing Ranperda Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Den Bukit, Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Ranperda Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk dilanjutkan.
Dari pemandangan umum fraksi itu, Hanura juga menyampaikan beberapa usulan, salah satunya menyikapi tentang Bidang Pendidikan di Buleleng. Ketua Fraksi Hanura Ketut Wirsana yang langsung membacakannya menyebut jika kualitas pendidikan di kabupaten Buleleng masih belum merata, termasuk masih kekurangan guru di tingkat SD maupun SMP.
Fraksi Hanura juga masih melihat perbedaan yang mencolol terkait dengan pendapatan antara Guru berstatus PNS dengan Guru Kontrak dan Guru Honor atau Abdi yang digaji dengan memanfaatkan dana BOS.
“Gaji guru Honor atau guru Abdi yang hanya Rp400 ribu sebulan sungguh sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, alokasikan dana di APBD 2020 untuk mengangkat seluruh guru honor atau guru abdi ini menjadi guru Kontrak sebelum dibuka kesempatan untuk melamar menjadi guru PNS,” usul Wirsana.
Menganggapi usul tersebut, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengaku sependapat dengan usulan tersebut. Hanya saja menurunya, karena terbatasnya kondisi keuangan Daerah, masih ada banyak hal yang perlu menjadi pertimbangan, terutama dengan tetap memperhatikan skala prioritas untuk pembangunan di Buleleng
“Saya setuju untuk dilakukan penambahan dan format anggaran dan peluang efesiensi akan kita lakukan, namun kami yakin tahun depan ada rekrutmen ASN pelamar umum dan ada P3K, maka dengan kebijakan itu mengatasi krisis guru di daerah kita,” katanya. |RM|
