Singaraja, koranbuleleng.com | DPC Peradi Singaraja segera akan terbentuk. Sejumah calon pengurus telah bertemu dengan Wakil Bupati Buleleng, dr. Nyoman Sutjidra Sp.OG untuk menyamakan persepsi tentang rencana pelantikan itu dan program edukasi hukum kepada masyarakat melalui Pos Bantuan Hukum (PBH).
Sutjidra sepakat bahwa Pemkab Buleleng harus bersinergi dengans leuruh unsure masyarakat, termasuk dengan Peradi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
Sutjidra mencontohkan banyak kasus yang membelit masyarakat di Kabupaten Buleleng. Salah satunya adalah kasus perceraian. Ini menjadi bahan bagi pemerintah untuk lebih mengedukasi masyarakat tentang pengetahuan hukum.
“Konseling akan dilakukan kepada masyarakat dan tentunya melibatkan advokat juga untuk pendampingan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu,” jelasnya.
Sutjidra pun setuju bilamana Peradi Singaraja membentuk Pos Bantuan Hukum (PBH) tersbeut untuk kepentingan masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak mampu dan tidak paham tentang permasalahan hukum, bisa mendatangi PBH ini. Kehadiran ini tentunya sangat diapresiasi dan didukung oleh Pemkab Buleleng. “Ini sangat luar biasa sekali . Sekalian bisa bantu yang kurang mampu dan kurang paham hukum,” ujar Sutjidra.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPC Peradi Singaraja yang juga ketua panitia pelantikan pengurus tahun 2020, Kadek Dony Riana, SH.,MH menyebutkan DPC Peradi Singaraja baru saja terbentuk. Pengurus akan dilantik pada tanggal 18 Januari 2020 oleh Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi, Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH.,MH.
Oleh karena itu, pihaknya melakukan audiensi untuk melaporkan keberadaan organisasi baru dan mengundang kepala daerah baik itu Bupati atau Wakil Bupati untuk hadir pada saat pelantikan. “Kita terus melakukan koordinasi dan sinkronisasi khususnya dengan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida),” sebutnya.
Dony menambahkan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus setelah pelantikan salah satunya adalah sinergi dengan Muspida. Penegakan catur wangsa dilakukan sehingga ada kepastian hukum bagi masyarakat. Sehingga sinergi terus terjaga antara kejaksaan, kepolisian dan advokat sebagai pendamping. “Ini diperlukan untuk mencari keadilan,” tandasnya. |ET|
