Kepala BKPSDM Buleleng Gede Wisnawa |FOTO : Edy Nurdiantoro|
Singaraja, koranbuleleng.com | Seleksi jabatan tinggi pratama (JPT) untuk tingkat eselon II di lingkup Pemkab Buleleng menunggu akumulasi nilai dari semua tahapan seleksi. Saat ini, tahap seleksi sudah memasuki tahap akhir, yakni presentasi makalah dan tes wawancara. Tahapan seleksi ini dilaksanakan dari tanggal 17 hingga 18 Mei 2021.
Sebanyak 12 orang peserta dari 3 jabatan Kepala Dinas yang dilelang dan ditargetkan terisi pada Mei 2021 ini. Tiga jabatan Kepala Dinas yang dilelang yakni posisi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKP) Buleleng, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Buleleng, dan terakhir adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosanti) Buleleng.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng, Gede Wisnawa mengatakan, saat ini pihaknya menunggu hasil akumulasi nilai dari semua tahap, termasuk rekam jejak dan assesment dari assessor. Nantinya, Hasil nilai akumulasi tersebut menentukan 3 terbaik dari total masing-masing 4 peserta sebagai pelamar.
“Tahapan berikutnya nanti akumulasi nilai dari semua tahap, dari asesor di Jawa Barat dan penunjuk pimpinan” kata Wisnawa, Selasa 18 mei 2021
Nilai terbaik atau peringkat pertama diperoleh peserta pelamar, tidak menjamin bahwa pelamar bisa menduduki jabatan Kepala Dinas yang dilamar. Pasalnya, Bupati Buleleng mempunyai kewenangan memilih satu dari tiga nama teratas untuk dilantik sebagai Kepala Dinas.
“Bupati punya hak memilih salah satu dari 3 peserta terbaik. Katakanlah, 1,2,3, kalau pak Bupati memilih ketiga, itu boleh. Secara undang-undang diperbolehkan,” lanjutnya
Sementara itu, terkait kekosongan jabatan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) yang terjerat kasus dugaan korupsi PEN Pariwisata. Untuk sementara jabatan tersebut masih dipegang Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Buleleng, Ni Made Rousmini sebagai Plt.
“Tidak semua jabatan lowong akan dilelang, bisa saja dari pimpinan SKPD lainnya menduduki jabatan itu atau disebut rotasi. Tapi itu kewenangan bapak Bupati. Nanti bisa saja sekalian dilantik dengan yang sekarang.” Pungkasnya. |ET|
