Singaraja, koranbuleleng.com| Pemerintah Pusat menggelontorkan 21 program pemberdayaan lintas kementerian untuk reforma agraria, kepada penerima manfaat retribusi tanah di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Selasa 21 Juni 2022.
21 program dimaksud meliputi 11 program kegiatan di bawah kendali Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), empat kegiatan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), lima kegiatan Kementerian Pertanian (Kementan), satu kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), dan pemetaan sosial oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Program pemberdayaan hasil integritas lintas Kementrian ini, juga melibatkan Kantor Staf Presiden (KSP).
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, seluruh program yang digelontorkan merupakan implementasi dari amanat Presiden RI Joko Widodo, pada penyerahan sertifikat hasil redistribusi 22 September 2021 lalu. Dalam amanatnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa program Reforma Agraria tidak hanya berhenti pada penyerahan sertifikat tanah. Namun harus dibarengi dengan program pemberdayaan, agar tanah yang digarap lebih produktif dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Menindak lanjuti sambutan Presiden, bahwa masyarakat penerima retribusi sertifikat, harus diperkuat,” kata Moeldoko kepada wartawan.
Moeldoko menyebut, Desa Sumberklampok adalah penerima pertama program pemberdayaan berupa pelatihan, pendampingan, dan bantuan. Jenis bantuan yang diberikan mulai dari 100 ekor sapi bali untuk kelompok peternak, pembangunan sarana dan prasarana perikanan, hingga pelatihan pemasaran digital bagi pelaku usaha mikro.
“Program ini telah disesuaikan dengan kebutuhan dan pemetaan masyarakat oleh Kementerian ATR/BPN bersama Pemerintah Desa setempat. Untuk itu, saya berharap supaya bantuan ini dijaga dan terus dikembangkan. Jika dirupiahkan bantuan bisa mencapai 10 miliar rupiah,” kata dia.
Dikesempatan yang sama, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni mengatakan, pihaknya merasa prihatin dengan kondisi yang terjadi. Dimana ribuan sertifikat sudah dibagikan kepada masyarakat di Desa setempat. Namun, warga Eks Transmigrasi Timor Timur belum bisa mendapat kepastian hukum kepada tanah yang mereka tempati.
“Di sebelah kanan jalan sekarang sudah selesai reforma agraria. Namun saudara kita di sebelah kiri jalan, terutama eks TimTim. Belum mendapat haknya. Secepat mungkin kalau sudah ada pelepasan. Agustus ATR/BPN langsung akan eksekusi,” kata dia.
Sementara Perbekel Desa Sumberklampok, Wayan Sawitra Yasa mengatakan, saat ini pelepasan tanah yang ditempati keluarga Eks Transmigrasi Timor Timur tersebut masih menunggu pembebasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali, juga telah melakukan pengukuran terhadap tanah yang ditempati oleh warga eks transmigrasi Timor Timur tersebut.
“Harapannya Kementerian LHK segera merekomendasikan terkait pelepasan yang ditempati oleh warga masyarakat kami. Karena mereka menjadi korban, yang awalnya mereka bertransmigrasi ke Tim-Tim dan sudah mendapat tempat tinggal di sana, kembali ke Indonesia, ini merupakan persoalan Negara,” ucapnya.
Untuk diketahui, Konflik agraria di Desa Sumberklampok, sudah terjadi selama 61 tahun. Masyarakat akhirnya mendapat kepastian hukum atas hak tanah yang sudah mereka tempati dan garap selama berpuluh-puluh tahun tersebut.
Dimana Pemerintah mewujudkan redistribusi tanah seluas 458,7 hektar dan penyerahan 1.613 sertifikat, yang dilakukan dalam dua tahap. Yakni, 800 sertifikat pada 18 Mei 2021, dan 813 sertifikat pada 21 September 2021.
Namun disisi lain, dengan pemberian ribuan sertifikat hak milik itu, warga eks Timor-Timur, yang bermukim di wilayah tersebut sejak tahun 2000 lalu sampai saat ini belum mendapat kepastian hukum atas hak tanah yang mereka tempati. |YS|
