Singaraja, koranbuleleng.com| Pagi itu, ratusan masyarakat tampak memadati area luar Gedung Gde Manik Singaraja. Di selasar gedung, tampak sejumlah meja berjejer dari timur hingga barat. Masing-masing meja, bertuliskan nama kecamatan.
Silih berganti, masyarakat menuju meja registrasi mendaftarkan diri untuk mengambil buku tabungan. Nantinya, buku tabungan tersebut akan digunakan untuk mengambil Bantuan Sosial Uang (BSU), dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kenaikan bahan pokok.
Kepala Dinas Sosial Buleleng I Putu Kariaman Putra mengatakan, ratusan masyarakat ini merupakan perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima BSU. Mereka yang sudah mendapat buku tabungan, bisa langsung mencairkan BSU di petugas bank yang ada di lokasi. Dalam pencairan tahap pertama ini, para KPM akan menerima uang tunai sebesar Rp150 ribu. Bantuan uang tersebut, akan diterima bertahap selama tiga bulan, yakni Oktober, November dan Desember.
“Yang hari ini menerima langsung sekitar 440 KPM. Yang rekening sudah jadi kita salurkan hari ini. Target, maksimal 2 minggu ke depan harus tuntas. Itu paling lambat. Nanti pihak bank yg menjadwalkan sisinya di semua desa dan kelurahan,” ujarnya ditemui Selasa, 18 Oktober 2022.
Kariaman menyebut, total penerima BSU di Buleleng ada 8685 KPM. Dari total tersebut, diantaranya 6807 KPM yang tidak masuk dalam program DTKS, 553 nelayan, 1200 pelaku UMKM, dan 125 sopir angkot dan andes. Nantinya, pencairan BSU tersebut juga akan melalui bank.
Pihaknya pun, telah berkoordinasi dengan pihak bank untuk memfasilitasi pembuatan rekening ribuan KPM tersebut. Sehingga, para penerima bantuan tidak perlu membayar untuk pembuatan rekening.
Selain itu, di dalam rekening penerima BSU tersebut tidak akan ada endapan. Sehingga, para penerima bantuan akan secara full mendapat uang mereka. Untuk pengambilan nantinya, bisa dilakukan di Bank BPD cabang Singaraja dan Seririt.
“Tidak dibebani biaya, kebutuhan adminitrasi, meterai. Tidak ada endapan, pengambilan langsung di habisi semua. Sumber data DTKS, yang non program. Yang tidak mendapat bantuan pusat, daerah, maupun desa. Betul-betul non program, dan tidak dapat bantuan sama sekali,” katanya.
Pihaknya berharap, dengan pemberian bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat ditengah kenaikan BBM dan beberapa kebutuhan pokok saat ini. “Ini untuk meringankan beban masyarakat, dengan situasi kenaikan BBM dan inflasi. Mudah-mudahan bisa meringankan beban mereka di semua KPM,” ucapnya.
Ditempat yang sama, Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan, Pemkab tengah gencar melakukan pemutahiran data berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini untuk memvalidasi KPM yang masuk dalam DTKS, benar-benar masyarakat miskin, masih hidup, dan masih tinggal di Buleleng.
“Sehingga akan lebih efektif dan pasti, satu dalam merumuskan perencanaan anggaran untuk membantu perlindungan sosial dan penanganan lebih cepat,” ujarnya.
Lihadnyana menambahkan, untuk mensukseskan pemutahiran data ini perlu adanya peran kepala desa serta lurah. Karena pemerintah desa, merupak yang terdekat dengan masyarakat.
“Makanya perbekel harus diajak kerjasama data warganya sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai yg kaya dimasukan juga,” kata dia.|YS|
