Singaraja, koranbuleleng.com|Lantai tiga Pasar Banyuasri rencananya akan difungsikan untuk mall pelayanan publik. Nantinya, di tempat tersebut akan menjadi sentral pembuatan perizinan di Buleleng.
Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan, pembuatan mall pelayanan publik tersebut, harus diperhitungkan secara detail dari berbagai aspek. Sehingga, sentral pelayanan bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang.
Pemkab Buleleng, saat ini masih membuat gambar secara detail untuk pembangunan mall tersebut. Pembuatan desain dirancang menggunakan tiga dimensi. Hal ini, dilakukan untuk memastikan secara detail anggaran yang diperlukan untuk pembangunannya.
“Anggarannya masih dihitung DED berapa, Desainnya seperti apa?. Buat agak lebih mudah dipahami dengan menggunakan 3D, dibuatkan animasi sarana dan prasarananya seperti apa,” ujar Lihadnyana, Rabu, 19 Oktober 2022.
Lihadnyana menyebut, pembangunan akan menggunakan dana APBD dan dibantu dengan BKK Provinsi sebesar Rp15 Miliar. Di mall pelayanan publik tersebut, juga akan disiapkan sarana bermain anak hingga tempat kuliner. “Mall pelayanan publik terbentuk dukungan sarana dan prasarana, pelayanan prima ada tempat bermain tempat nongkrong yang representatif sehingga orang tertarik. DED tahun ini disusun, tahun depan baru bergerak,” katanya.
Mengingat mall tersebut ada di lantai tiga, pihaknya pun meyakini rekonstruksi bangunan kuat. Selain itu, tempat tersebut juga akan ramah dengan disabilitas. “Rekontruksi bangunan pasti kuat. Amdal sudah dibuat sebelum bangun itu. Disabilitas harus dibuatkan akses mall pelayanan publik ini nanti,” ucapnya.
Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng I Made Kuta mengatakan, nantinya di mall pelayanan publik tersebut juga akan ada instansi di luar pemerintahan, diantaranya Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan. Selain itu juga ada dari pihak swasta, Notaris, BPJS, Perbankan, UMKM, hingga tempat kuliner.
Saat ini semua proses perijinan sudah melalui digital. Namun saat ini, masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui proses perizinan bisa dilakukan melalui digital. Sehingga, perlu adanya tempat pelayanan yang bisa menangani masalah tersebut.
“Satu lantai itu sangat cukup. Sangat representatif sekali. Cuma karena tempatnya di pasar, sehingga perlu adanya pengaturan dibawah apakah ditempatkan Satpol PP supaya ada pemilahan ada yang ke pasar dan mall pelayanan publik,” ucapnya.|YS|
