Singaraja, koranbuleleng.com| Bappeda Buleleng, menerima 137 usulan perbaikan maupun pembangunan infrastruktur jalan yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terkait Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Buleleng 2024 dari sembilan kecamatan di Buleleng.
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buleleng, Gede Sumartana mengatakan, totalnya ada 863 usulan. Usulan tersebut masuk melalui Sistem Informasi Pemerintah Desa (SIPD). Dari 863 usulan tersebut, 137 usulan untuk Dinas PUTR Buleleng berupa perbaikan atau pembangunan jalan, jembatan, sanitasi, jaringan irigasi dan drainase.
Selain usulan pembangunan untuk Dinas PUTR, usulan terbanyak ke dua mengarah pada Dinas Pertanian Buleleng dengan jumlah 77 usulan. Usulan tersebut berupa pemberian bantuan bibit ternak dan tanaman, jalan usaha tani, alat mesin pertanian serta jaringan irigasi untuk subak.
Kata Sumartana, pada tahun 2024 sejatinya Pemkab ingin memprioritaskan sektor pertanian. PDRB Buleleng terbesar berasal dari sektor pertanian dengan jumlah 22,57 persen. Kemudian disusul oleh sektor akomodasi pariwisata 13,2 persen dan sektor perdagangan besar 11,89 persen.
“Selain itu juga ingin fokus pada pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19, berupa mendorong UMKM agar naik kelas dan penanganan inflasi untuk mengantisipasi lonjakan harga,” ujar dia ditemui Selasa lalu.
Meski sektor pertanian menjadi prioritas, namun dari hasil musrenbang kecamatan rupanya sebagian besar desa mengusulkan pada sektor infrastruktur. Hal itu, dilayangkan oleh Pemerintah Desa atas hasil Musrenbang di tingkat desa, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas di desa. Dari usulan sebanyak 863 tersebut, Bappeda kemudian melakukan seleksi sesuai dengan indikator kinerja utama daerah.
“Sehingga usulan yang dapat diterima berkurang menjadi 837, karena kita temukan ada beberapa usulan yang masuk dalam kategori hibah, BKK, serta tidak menuangkan permasalahan dengan jelas,” kata dia.
Semua usulan tersebut akan kembali dibahas pada forum Musrenbang tingkat kabupaten yang rencananya akan dilaksanakan pada Maret mendatang. Nantinya dalam forum tersebut, Pemkab akan menyesuaikan berdasarkan anggaran yang dimiliki. Sehingga, tidak semua usulan bisa terealisasikan.
“Apalagi tahun depan ada Pilkada yang banyak menyerap anggaran. Ada formasi P3K juga. DAU juga harus difokuskan untuk pelayanan dasar seperti sektor pendidikan dan kesehatan,” kata Sumartana.
Sumartana menambahkan, meski demikian masing-masing desa biasanya akan menerima satu usulan yang diberikan. Sehingga tidak ada yang tidak mendapat, dari yang di usulkan. |YS|
