Singaraja, koranbuleleng.com | Pemkab Buleleng mengajak Forum Komunikasi Desa/Kelurahan (Forkomdeslu) Kabupaten Buleleng untuk melakukan pendataan bagi wajib pajak di daerahnya masing-masing guna menyelesaikan permasalahan piutung pajak. Strategi ini dilakukan untuk mengoptimalkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana telah mengumpulkan para Ketua Forkomdeslu seluruh Kabupaten Buleleng untuk membahas hal itu di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Kamis 13 Juli 2023. Dalam kesempatan itu, juga dilibatkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng mencatat per April 2023, piutang pajak sektor PBB-P2 sebesar Rp94 miliar. Nilai itu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng.
Pj. Bupati Lihadnyana pun mengeluarkan kebijakan menurunkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 hingga 50 persen dari tarif sebelumnya. Besarnya tarif pajak sangat mencekik masyarakat terutama para petani.
“Menurut saya tarif PBB-P2 yang berlaku saat ini terlalu berat untuk petani sehingga ini mengakibatkan piutang karena masyarakat tidak mampu membayar pajak dengan jumlah besar,” terang Lihadnyana.
Dengan demikian, Pj. Bupati Lihadnyana pun mengajak para Ketua Forkomdeslu untuk duduk bersama mencari solusi memecahkan permasalahan piutang pajak tersebut. Dirinya tidak ingin, masalah piutang pajak terus menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Agar secepatnya bisa kita selesaikan sehingga tidak menjadi ulang tahun pertemuan BPK,” tegasnya.
Lihadnyana juga berencana akan terjun langsung ke desa-desa untuk menerima masukan dari masyarakat wajib pajak dan merumuskan penyelesaian masalah piutang pajak.
“Kami datang pada saat itu untuk bersama-sama menyerap apa yang diinginkan dari desa itu sehingga kita bisa merancang sebuah program kegiatan yang benar-benar berbasis masyarakat dimana semua itu ada di desa,” harap Lihadnyana. (*)
Pewarta : Kadek Yoga Sariada
Editor : I Putu Nova Anita Putra
