Surabaya, koranbuleleng.com | Direktur Center for Energy Security Studies Dr. Ir. Ali Ahmudi Achyak, S.Si, MT, M.Si (Han) menyampaikan Indonesia membutuhkan swasembada energi untuk memenuhi kebutuhan yang merata.
Hal itu disampaikannya dalam acara Local Media Community (LMC) 2025 yang diselenggarakan di Surabaya pada 4-5 Februari 2025.
“Mengapa kita membutuhkan swasembada energi, bukan karena Trump (Presiden Amerika Serikat Donald Trump), bukan karena Presiden Rusia, bukan karena Uni Eropa. Tapi kita butuh,” ujarnya, Selasa 5 Februari 2025.
Konsumsi energi terus meningkat dari tahun ke tahun harus dipecahkan solusinya. Salah satunya dengan pemanfaatan potensi lokal, seperti biomasasa dan biotermal sebagai sumber energi baru terbarukan.
“Jadi mau nggak mau kita harus cari sesuatu yang lebih sustainable,” kata dia.
Namun, energi terbarukan berkelanjutan ini memiliki banyak tantangan. “Karena tidak mudah karena orang itu selalu berpikir dari dulu kalau bisa seperti di surga ya danau diminum susu nggak usah mikir nggak usah diolah. Karena berpikir begitu yang menyebabkan swasembada energi di Indonesia tidak berjalan,” ungkapnya.
Padahal, swasembada energi berkelanjutan membutuhkan proses panjang sebelum menghasilkan sebuah produk yang bernilai tinggi.
Ali menawarkan penggunaan biomassa sebagai energi baru yang bisa dipakai untuk pembangkit listrik. Salah satu biomassa yang dapat digunakan, yakni dari limbah pertanian.
Namun, untuk bisa menghasilkan biomassa harus dipersiapkan mulai dari hulu hingga hilirnya. Seperti potensi biomassa serta keberadaannya. “Harus jelas di mana persebarannya, harus jelas potensi, hitungannya,” ungkapnya.
Pemetaan keberadaan bahan baku limbah pertanian yang dibutuhkan untuk biomassa. Setelah itu, diperhitungkan rantai pasoknya. Jangan sampai ongkos angkutnya terlalu mahal.
“Rantai pasoknya di mana, di Jawa Barat ada banyak, tapi PLTU-nya di mana, di Indramayu. Di rumah saya di Tasik. Mengambil biomassanya gratis, tapi ongkos truknya enggak kuat. Apa yang terjadi, ya nggak jadi (diolah biomassanya),” kata Dosen Universitas Indonesia itu.
Selain itu, biomassa juga harus dites apakah kandungan marerialnya memenuhi kebutuhan untuk pembangkit listrik.
Setelah itu, biomassa diproses agar pembangkit listrik menerima bahan baku yang sudah matang. Sebagai penyedia biomassa, harus mengetahui bentuk yang dibutuhkan oleh pembangkit listrik.
Ali yakin, dengan potensi biomassa yang cukup besar di Indonesia bisa untuk menggantikan bahan baku pembangkit listrik menggantikan energi fosil.
Menuju Net Zero Emission 2060, Indonesia Pacu Transisi Energi di Tengah Gejolak Geopolitik
Indonesia sedang gencar melakukan transisi dan swasembada energi. Pemerintah menargetkan dapat memenuhi Net Zero Emission (NZE) pada Tahun 2060.
Pakar Energi Nasional asal Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Prof Mukhtasor mengatakan, transisi energi sebenarnya bukan hal baru, termasuk di Indonesia.
Menilik sejarahnya, transisi energi sudah dilakukan sejak 200 tahun yang lalu. Dulu orang menggunakan energi yang bersumber dari kayu atau arang. Namun karena kebutuhan meningkat pesat daripada ketersediaan barang, maka dibutuhkan sumber energi yang lebih murah.
“Maka orang lebih perpairing pada batubara dan sekitar abad 19 penggunaan batubara meningkat,” katanya saat menjadi narasumber di acara Local Media Community (LMC) 2025 dengan tema Menavigasi Transisi dan Swasembada Energi: Peran dan Peluang Media Lokal di Surabaya, Selasa 5 Februari 2025.
Jadi sebenarnya transisi energi sudah dilakukan sejak lama. Hanya saja sekarang berganti sumbernya dari batubara ke renewable, yakni energi yang tersedia oleh alam dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus.
Namun, transisi energi juga sangat terkait dengan geopolitik. Isu renewable tidak bisa dilepaskan dari isu global tersebut.
“Di zaman energi fosil itu hanya beberapa di negara yang punya minyak dan batubara, sedangkan di renewable sekarang secara praktis dari manapun bisa menyediakan energi. Tetapi energi ini yang bisa membuatkan hanya negara-negara tertentu,” ungkapnya.
Situasi tersebut yang justru menimbulkan keseimbangan. Teknologi pengolahannya hanya dimiliki negara-negara tertentu, sedangkan yang lain memiliki sumber daya alamnya.
Sementara di era renewable semua negara bisa berpeluamg membuat menciptakan energi. Akan tetapi untuk menuju itu membutuhkan teknologi.
Negara-negara yang memiliki teknologi untuk menciptakan energi renewable yang menguasai. “Mereka itu harus mengembangkan lebih dulu teknologinya lalu teknologi itu diubah menjadi industri. Industrinya di prototiping sampai terbukti, lalu sudah terbukti narasi itu dibaca demikian rupa,” katanya.
Indonesia sebenarnya sudah mengantisipasi hal tersebut sejak 20 tahun yang lalu. Undang-undang 30 Tahun 2007 tentang Energi telah mendorong supaya industri dalam negeri berkelanjutan untuk bisa tumbuh. Harapannya, teknologi energi renewable bisa meningkat.
“Tapi yang terjadi ini adalah kita dipaksa beli dari luar, maka kita jadi pasar dan industrinya manufaktur anjlok, itu kira-kira situasinya,” kata dia.
Mukhtasor lantas mengungkapkan, sebenarnya negara-negara masih memikirkan keterjangkauan dalam hal energi. Kondisi itu terlihat saat Eropa yang ingin transisi dari fosil ke terbarukan terbentur dengan harga gas ketika Rusia dan Ukraina berkonflik.
“Ada masalah berat, ada masalah pasokan gas, maka Eropa balik lagi ke batubara atau fosil. Ini menandakan sebenarnya soal keterjangkauan harga. Ini satu kunci dan publikasi-publikasi dari internasional, energi agency sesungguhnya di seluruh dunia itu masalah keterjangkauan harga menjadi penting sekali. Karena harga-harga meroket harga naik,” katanya. (*)
