Denpasar, koranbuleleng.com | Penjabat (Pj.) Gubernur Bali S. M. Mahendra Jaya menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Kuta Paradiso Hotel, Kamis 6 Februari 2025. Rakornas ini diikuti oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Bappeda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Inspektorat dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Sebagian peserta hadir secara langsung, sementara lainnya mengikuti secara daring.
Rakornas ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Inpres ini juga berimplikasi pada pengelolaan dana transfer ke daerah, yang kemudian dijabarkan dalam Surat Edaran (SE) Bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) terkait arahan presiden mengenai pelaksanaan anggaran transfer ke daerah.
Mahendra Jaya menekankan pentingnya Rakornas sebagai forum menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola anggaran transfer ke daerah. “Rakornas ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam mengambil langkah, kebijakan, dan penyesuaian dalam tata kelola pelaksanaan APBD 2025,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut dari SE Bersama Mendagri dan Menkeu, Pemprov Bali telah mengambil langkah-langkah strategis, termasuk menerbitkan surat pemberitahuan kepada seluruh perangkat daerah agar menunda proses pengadaan barang/jasa serta penandatanganan kontrak yang bersumber dari dana transfer ke daerah. Penundaan ini dilakukan hingga ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan terkait dana transfer. Selain itu, Pemprov Bali juga sedang melakukan penyesuaian APBD 2025 dan menyiapkan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Mahendra Jaya juga menyampaikan apresiasinya atas dipilihnya Bali sebagai tuan rumah Rakornas. Ia berharap suasana Bali dapat memberikan vibrasi positif bagi para peserta. “Kami mengundang para peserta untuk meluangkan waktu menikmati keindahan Bali,” tambahnya.
Pemerintah Daerah Diminta Sesuaikan Program dengan Visi Asta Cita
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa Rakornas ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. Ia meminta pemerintah daerah agar menyesuaikan program mereka dengan Visi Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto. “Update regulasi dan kebijakan di daerah untuk menerjemahkan visi tersebut,” katanya.
Fatoni juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam pemerintahan daerah. Mengacu pada Inpres 1/2025, gubernur, bupati, dan walikota diminta untuk melakukan penghematan, seperti membatasi belanja seremonial, mengurangi perjalanan dinas, serta membatasi belanja honorarium. Dana hibah dalam bentuk uang, barang, atau jasa juga diharapkan dapat diberikan secara lebih efektif. Pemerintah daerah diminta untuk memfokuskan anggaran pada peningkatan layanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Rakornas kali ini dihadiri oleh 290 peserta secara langsung dan 1.356 peserta secara daring. Acara menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional serta pejabat dari Kementerian Keuangan dan Kemendagri. Rakornas dibuka secara resmi dengan pemukulan gong oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, didampingi oleh Pj. Gubernur Bali Mahendra Jaya dan Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Kemendagri Sumule Tumbo. (*)
Pewarta :I Putu Nova Anita Putra
