Singaraja, koranbuleleng.com Proses legislasi anggaran di DPRD Buleleng mulai mengerucut. Komisi-komisi di lembaga legislatif ini menggelar rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra untuk membahas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, di masing-masing ruang rapat komisi, Rabu 6 Agustus 2025 .
Ketua Komisi I DPRD Buleleng, Luh Marleni, menyampaikan bahwa sejumlah OPD mengalami peningkatan anggaran dalam rancangan APBD Perubahan 2025. Dalam pembahasan bersama Dinas Kominfosanti, Satpol PP, BKPSDM, dan Dinas PMD, Komisi I menekankan pentingnya pemaparan capaian serapan anggaran serta rencana program kerja yang akurat.
“Pembahasan ini untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Marleni.
Di Komisi II, rapat kerja dipimpin Wayan Masdana dan menghadirkan Dinas Pariwisata, Disdagperinkopukm, DKPP, PUPR, Perkimta, serta Dinas Perhubungan. Komisi II menekankan bahwa program kerja dalam perubahan anggaran maupun induk harus berdampak nyata bagi masyarakat.
Sorotan tajam diarahkan pada proyek infrastruktur, pengelolaan objek wisata, serta penyaluran bantuan sosial. Drainase, jalan, irigasi, dan jembatan menjadi prioritas yang ditekankan agar segera direalisasikan sesuai kebutuhan di lapangan.
Sementara itu, Ketua Komisi III Dody Tisna Adi menggarisbawahi perlunya alasan yang jelas dari OPD dalam pengajuan tambahan anggaran. Ia menyoroti peningkatan signifikan pada pos pengadaan barang dan jasa milik BPKPD.
“Kami ingin memastikan tambahan anggaran ini benar-benar berdampak pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Target PAD juga harus tercapai,” jelas Dody.
Dalam rapat tersebut, DPMPTSP memaparkan realisasi retribusi TKA dan pembangunan gedung baru yang baru mencapai 25 persen dari target Rp6,2 miliar hingga 31 Juli 2025. Skema kerja sama retribusi parkir di desa serta penetapan nilai sewa aset milik daerah juga dinyatakan belum maksimal karena terkendala legalitas.
Komisi IV yang dipimpin Nyoman Sukarmen, mengapresiasi peningkatan anggaran di sektor kesehatan dan pendidikan. Dalam rapat bersama Dinas Kesehatan dan Disdikpora, mereka menyambut baik program pengadaan ambulans, peningkatan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI), pengadaan obat-obatan, serta perbaikan sanitasi.
Di sektor pendidikan, peningkatan anggaran untuk seragam sekolah gratis dinilai sebagai langkah konkret dalam mengurangi beban orang tua siswa baru. Komisi IV menilai, program ini akan menjawab kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus memperkuat arah kebijakan sosial daerah. (*/ads)
