Singaraja, koranbuleleng.com | Komisi IV DPRD Buleleng menekan Dinas Kesehatan agar memperketat pengawasan izin praktek mandiri tenaga kesehatan (nakes). Langkah ini dinilai mendesak untuk mencegah praktik ilegal maupun risiko malpraktik yang bisa merugikan masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, Nyoman Sukarmen, menegaskan bahwa izin praktek mandiri nakes harus menjadi perhatian serius. Ia menyebut masih ada potensi praktik ilegal yang dilakukan tanpa izin resmi, bahkan ada yang tetap berjalan meskipun izinnya sudah kedaluwarsa.
“Kita perlu mawas diri lebih awal. Masyarakat desa biasanya cenderung cocok-cocokan. Kalau sudah merasa cocok dengan nakes A, mereka enggan pindah ke tempat lain, meskipun belum tentu berizin,” ujarnya belum lama ini.
Untuk mencegah hal itu, Sukarmen mendorong Dinas Kesehatan Buleleng agar melakukan pengawasan intensif. Bukan hanya di tingkat pusat, tetapi juga langsung ke Puskesmas dan desa-desa.
Sekretaris Dinas Kesehatan Buleleng, Nyoman Budiastawan, menyampaikan bahwa pengawasan izin praktek nakes sebenarnya sudah rutin dilakukan. Seluruh nakes yang membuka praktek mandiri, menurutnya, tercatat dalam sistem pemantauan Dinas Kesehatan.
“Kalau sudah punya izin, mereka otomatis masuk dalam data kami. Sebelum masa berlaku izin habis, kami konfirmasi dan dorong agar segera memperpanjang. Tidak hanya izinnya, sarana dan tempat praktek juga harus sesuai standar,” ujarnya.
Budiastawan menegaskan, pihaknya tidak segan memberi sanksi tegas kepada nakes yang melanggar aturan. Bahkan, keterlambatan dalam mengurus izin pun tidak akan ditoleransi.
“Bagi yang terlambat memperpanjang izin, praktek langsung kami stop sementara sampai izinnya terbit. Risiko ini besar, karena kalau terjadi sesuatu, bukan hanya tenaga kesehatan yang kena sanksi, tapi kami sebagai pengampu juga bisa ikut bertanggung jawab,” kata dia.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
