Singaraja, koranbuleleng.com | Sejumlah guru honorer dan tenaga kependidikan di Kabupaten Buleleng kembali mendatangi Gedung DPRD Buleleng, Jumat, 26 September 2025 pagi. Kehadiran mereka bertujuan mendesak DPRD bersama Pemkab Buleleng agar serius memperjuangkan kepastian status dan kesejahteraan honorer yang telah lama mengabdi, namun masih terombang-ambing tanpa kepastian.
Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya. Turut hadir mendampingi, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng, Ida Bagus Surya Bharata, serta Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPSDM Buleleng, Made Hery Hermawan.
Salah satu perwakilan guru, Putu Dewi Agustini, menyampaikan keresahan para honorer yang tercecer dan tidak bisa mengikuti seleksi PPPK tahap II. Selain status, Dewi juga menyoroti pemotongan gaji honorer yang selama ini dibayarkan melalui dana BOS.
“Banyak tenaga honorer guru maupun tendik gagal ikut CPNS maupun PPPK karena persoalan data base. Kami berharap ada solusi, misalnya membuka peluang PPPK paruh waktu, sehingga pengabdian kami tidak terhenti,” ujarnya.
Dewi menegaskan sejak Desember lalu, kebijakan penggunaan maksimal 20 persen dana BOS untuk gaji honorer membuat banyak guru hanya menerima separuh gaji, bahkan ada yang tidak mendapatkan gaji sama sekali. Kondisi ini dinilai sangat memberatkan, mengingat mereka tetap menjalankan tugas mengajar dan mendampingi siswa.
Menanggapi hal tersebut, Sekdis Disdikpora Buleleng, Ida Bagus Surya Bharata, memastikan pihaknya tetap berkomitmen mencari jalan keluar sesuai regulasi. Ia menyebut, total ada 438 guru honorer dan sekitar 195 tenaga kependidikan yang belum terakomodasi dalam PPPK baik tahap I, tahap II, maupun paruh waktu.
“Mereka ini bekerja di sekolah sebagai guru, pustakawan, tenaga administrasi, hingga TU. Kami terus berupaya memberikan rekomendasi agar tetap ada keberlanjutan pengabdian mereka,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, menegaskan pihaknya akan mengupayakan solusi terbaik bersama Disdikpora dan BKPSDM. Dalam waktu dekat, ia bersama jajaran akan membawa persoalan ini ke pemerintah pusat agar segera ditemukan jalan keluar.
Tak hanya itu, DPRD juga akan mendorong agar perusahaan yang berinvestasi di Buleleng menyalurkan dana CSR untuk membantu meringankan beban para tenaga honorer.
“Kami memahami dedikasi panjang para guru honorer ini. Namun, di sisi lain ada regulasi yang membatasi. Pemerintah harus mencarikan jalan keluar,” kata dia.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
