Singaraja, koranbuleleng.com | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng mulai mengawali proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Buleleng, Selasa 4 Nopember 2025, menyampaikan penjelasan awal mengenai arah kebijakan fiskal yang akan menjadi dasar penyusunan APBD tahun depan.
Dalam pemaparannya, Bupati Sutjidra menegaskan bahwa arah pembangunan keuangan daerah 2026 akan difokuskan pada optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi, serta peningkatan efisiensi belanja di seluruh lini pemerintahan.
Menurutnya, capaian kinerja penerimaan daerah tahun berjalan memberikan optimisme kuat untuk peningkatan pendapatan tahun depan. “Kita optimis karena tahun ini ternyata pajak dan retribusi kita peningkatannya sangat signifikan. Di triwulan ketiga ini kita sudah dalam posisi hijau di angka 74 persen. Mudah-mudahan dalam dua bulan lagi capaiannya bisa di atas 90 persen,” ujar Sutjidra.
Bupati asal Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, ini menjelaskan bahwa sektor-sektor strategis seperti pajak reklame, pajak hiburan dan rekreasi (PHR), serta retribusi parkir di destinasi wisata akan menjadi tulang punggung peningkatan PAD. “Pajak reklame itu pasti meningkat. Kemudian PHR cukup signifikan juga, selain retribusi lain seperti parkir. Itu kita manfaatkan DTW-DTW kita nanti,” jelasnya.
Dari sisi pengeluaran, Pemkab Buleleng tetap konsisten menjalankan prinsip efisiensi dan tata kelola anggaran yang akuntabel. Langkah strategis berupa perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) akan terus dilanjutkan untuk menekan belanja birokrasi. “Tahun 2026 juga sama. Efisiensi pertama. Perampingan SKPD sudah dilakukan. Setelah itu, kita dorong diversifikasi pendapatan,” tegas Sutjidra.
Ia juga mengungkapkan adanya penurunan pada pos Belanja Tak Terduga (BTT) yang disesuaikan dengan hasil evaluasi penanganan bencana di tahun sebelumnya. Keberhasilan masyarakat bersama pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan, seperti pembersihan sungai, penanaman pohon, dan perawatan gorong-gorong, dinilai telah menekan potensi risiko bencana. “Kemarin hujan lebat tapi tidak menimbulkan hal-hal yang mengkhawatirkan. Itu karena kita bersama masyarakat terus berupaya mengantisipasi,” kata Sutjidra.
Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Pemkab Buleleng kini menerapkan program kebersihan rutin setiap Jumat yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan, mulai dari SKPD, TNI, Polri, ASN, hingga P3K. Bahkan, dunia pendidikan ikut digerakkan melalui kegiatan kebersihan di sekolah. “Sekarang sekolah-sekolah juga dilibatkan. Anak-anak diberikan jam ekstrakurikuler satu jam setiap Sabtu pagi untuk kebersihan sekolah dan lingkungannya,” tambahnya.
Dengan penjelasan awal Ranperda APBD 2026 ini, proses pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD Buleleng resmi dimulai. Keduanya akan menajamkan prioritas pembangunan agar APBD 2026 menjadi instrumen fiskal yang aspiratif, efisien, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
DPRD Buleleng akan segera melakukan rapat atas penjelasan Bupati Buleleng dalam agenda penyampaian pemandangan umum fraksi di DPRD Kabupaten Buleleng. (*)
Pewarta : Kadek Yoga Sariada
