Singaraja,koranbuleleng.com| Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng akan menggalakan program Keluarga Berencana (KB) gratis dengan menyasar hingga ke tingkat desa dan kelurahan pada tahun 2026. Hal ini untuk meningkatkan memperluas jangkauan pelayanan, sekaligus capaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang belum sepenuhnya optimal.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Made Supartawan menegaskan, bahwa akses pelayanan kontrasepsi gratis tetap terbuka bagi masyarakat melalui fasilitas kesehatan pemerintah, seperti puskesmas dan rumah sakit, dengan menggunakan BPJS. Sementara itu, untuk pelayanan di praktek swasta, peserta masih dikenakan biaya jasa layanan.
“KB gratis tetap kami genjot. Selain di faskes, kami juga lakukan pelayanan keliling ke desa-desa sesuai jadwal per kecamatan. Koordinasi dengan PL KB desa dan kelurahan kami lakukan untuk mendata dan mengumpulkan calon akseptor,” ujarnya, Senin, 23 Februari 2026.
Pada tahun ini, Dinas PMD memasang target sebanyak 300 akseptor IUD, 450 peserta implant, dan 30 akseptor sterilisasi menjadi sasaran yang harus dicapai sepanjang 2026. Pelayanan diprioritaskan pada desa dan kelurahan yang masuk lokus stunting, melalui pengendalian kelahiran terencana. Meski fokus diarahkan pada wilayah prioritas, desa lain yang memiliki kebutuhan tetap dilayani setelah melalui proses verifikasi oleh penyuluh lapangan KB.
Supartawan menyebut, sejauh ini pelayanan disebut telah berjalan. Namun, laporan berbasis sistem di tingkat provinsi dan pusat menunjukkan angka capaian yang belum sepenuhnya memenuhi target.
Permasalahan administrasi menjadi salah satu faktor penghambat. Proses penginputan data pelayanan di aplikasi pelaporan disebut belum berjalan maksimal, sehingga realisasi di sistem belum mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Pelayanan sudah berjalan, tapi ada kendala input data di aplikasi sehingga di sistem terlihat belum capai target. Ini sedang kami evaluasi,” kata Supartawan.
Kondisi ini menjadi perhatian serius karena pelaporan berbasis digital kini menjadi indikator utama evaluasi kinerja program di tingkat nasional. Selain kendala teknis, tantangan substantif juga muncul pada capaian KB pasca persalinan. Dari target 50 persen akseptor pasca salin, angka realisasi masih berada di bawah target tersebut.
Di sisi lain, minat masyarakat terhadap MKJP juga belum dominan. Mayoritas peserta masih memilih metode suntik dan pil yang dinilai lebih praktis, meskipun efektivitasnya untuk jangka panjang berada di bawah IUD, implant, maupun sterilisasi.
Upaya optimalisasi pelayanan pun masih menunggu penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) definitif menyusul penggabungan organisasi perangkat daerah (OPD). Intensifikasi program ditargetkan mulai berjalan lebih maksimal pada Maret hingga April mendatang.
Sebagai penguat layanan, Kabupaten Buleleng baru menerima distribusi alat dan obat kontrasepsi (alokon) dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN melalui Perwakilan Provinsi Bali.
Distribusi tersebut meliputi 1.300 unit IUD, 100 set implan satu batang, 800 set implan dua batang, 7.000 vial suntikan kombinasi, 25.000 vial suntikan progestin, 3.500 siklus pil kombinasi, 500 siklus pil progestin, serta logistik medis berupa 33.000 syringe dan 330 safety box.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
