Singaraja, koranbuleleng.com | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menyiapkan bantuan minimal Rp10 juta per hektare bagi petani yang mengalami gagal panen akibat cuaca ekstrem maupun serangan hama. Bantuan melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT) ini disiapkan untuk membantu petani menutup kerugian sekaligus memiliki modal untuk kembali menanam pada musim berikutnya.
Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menegaskan petani tidak perlu mengurus proposal untuk mendapatkan bantuan tersebut. Pemerintah akan memproses bantuan berdasarkan laporan kerusakan yang disampaikan petani dan hasil verifikasi lapangan oleh Dinas Pertanian.
Mekanisme pengajuan dibuat melalui jalur pemerintahan di tingkat desa hingga kabupaten. Petani dapat melaporkan gagal panen melalui kepala desa, kelian, camat, maupun BPBD. Laporan kemudian diteruskan kepada Dinas Pertanian untuk diperiksa, termasuk menghitung luas lahan yang terdampak.
“Nanti dinas pertanian yang bertugas untuk melakukan kajian, berapa luasan yang harus dibantu. Dari dinas pertanian menyampaikan ke BPBD Buleleng, lalu BPBD yang melaporkan ke BPBD Provinsi Bali, langsung mendapat bantuan,” ujar Giri Prasta, ditemui belum lama ini.
Pemprov Bali juga memastikan tidak ada batasan minimal luas lahan bagi petani untuk mendapatkan bantuan. Nilai bantuan akan disesuaikan dengan tingkat kerugian dan luasan lahan yang mengalami gagal panen.
“Hitungan sederhana yang kita lakukan, satu hektar itu minimal dapat Rp10 juta. Itu minimal,” kata dia.
Giri Prasta menjelaskan, bantuan tersebut tidak sekadar menjadi kompensasi atas kerugian akibat gagal panen. Pemerintah mengarahkan dana itu agar dapat digunakan kembali sebagai modal produksi ketika petani memasuki musim tanam berikutnya.
“Bantuan ini tujuannya, ketika musim tanam lagi ke depan ini, petani tidak memikirkan uang lagi. Dana inilah dipakai oleh petani untuk bercocok tanam kembali,” ucapnya.
Program bantuan ini juga mencakup petani sektor perkebunan. Dengan demikian, dukungan pemerintah tidak hanya menyasar tanaman pangan, tetapi juga kegiatan produksi perkebunan yang terdampak kondisi alam maupun serangan hama.
Di luar persoalan gagal panen, Giri Prasta turut menyoroti ancaman berkurangnya ketersediaan air bagi pertanian di Kabupaten Buleleng. Ia mendorong penguatan konservasi daerah aliran sungai (DAS) melalui penanaman vegetasi yang mampu menjaga cadangan air.
Pemprov Bali bersama pemerintah kabupaten akan menggerakkan penanaman pohon di sepanjang kawasan DAS dengan melibatkan masyarakat setempat.
“Nanti akan digerakkan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah yang ada di Kabupaten Buleleng misalkan. Ini akan kita bersama-sama untuk menanam tanaman di pinggir DAS, di daerah aliran sungai,” kata dia.
Sejumlah tanaman yang dinilai dapat mendukung konservasi air antara lain bambu, beringin, dan pulai. Penanaman vegetasi tersebut diharapkan membantu menjaga ketersediaan air sekaligus memperkuat kawasan sungai.
Giri Prasta menyebut debit air sungai di Buleleng kini mengalami penyusutan dibandingkan kondisi sekitar 40 tahun lalu. Berkurangnya vegetasi di sepanjang sungai dan minimnya perawatan kawasan DAS disebut menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian.
Ia mengaitkan upaya pemulihan lingkungan tersebut dengan konsep Tri Hita Karana, yang menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
