Singaraja, koranbuleleng.com | Komisi I DPRD Provinsi Bali menemukan indikasi penyerobotan kawasan sempadan pantai dalam pembangunan properti di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Buleleng. Dua lokasi menjadi sorotan setelah masyarakat mengadukan dugaan pemanfaatan ruang pesisir yang tidak sesuai peruntukan.
Temuan tersebut terungkap saat Komisi I DPRD Bali melakukan inspeksi lapangan pada Jumat, 13 November 2026. Pengawasan ini mengarah pada dugaan bangunan milik investor yang mengambil ruang sempadan pantai. DPRD berencana menelusuri dokumen perizinan dan memanggil pihak terkait melalui rapat dengar pendapat (RDP).
Anggota Komisi I DPRD Bali, Gede Harja Astawa, mengatakan inspeksi dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat. DPRD bersama aparat desa dan Satpol PP turun langsung memeriksa kondisi bangunan di kawasan pesisir.
“Kebetulan ada Dumas, ada pengaduan ya. Terkait dengan indikasi pelanggaran sempadan pantai,” ujarnya.
Harja menegaskan, dugaan pelanggaran tersebut harus ditindaklanjuti agar tidak menjadi pembenaran bagi pembangunan serupa di sepanjang pesisir Buleleng. Jika pembiaran terjadi, ruang publik dan kawasan aktivitas nelayan berpotensi semakin terdesak oleh kepentingan pembangunan.
“Kalau ini dicontoh oleh masyarakat yang lain, semua pantai dibeginikan, maka yang rugi adalah masyarakat nelayan, masyarakat umum juga,” kata dia.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Bali lainnya, I Ketut Rochineng, mengungkapkan terdapat dua persoalan berbeda dari hasil peninjauan. Lokasi pertama merupakan bangunan perorangan yang diduga mengambil jalur pantai. Lokasi kedua berupa usaha akomodasi pariwisata yang telah beroperasi dan mengalami penambahan konstruksi.
Rochineng menyoroti tambahan konstruksi beton pada lokasi kedua yang diduga semakin mempersempit kawasan sempadan pantai. Bangunan tersebut terdiri dari dua vila dengan satu pemilik yang legalitas pembangunannya perlu diperiksa lebih lanjut.
“Justru bangunan ini dengan betonnya ini sudah istilahnya ngerampok sempadan pantai ini,” kata dia.
Komisi I DPRD Bali tidak hanya akan memeriksa kondisi fisik bangunan. Penelusuran juga mencakup kesesuaian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta peruntukan bangunan dengan ketentuan tata ruang.
DPRD juga meminta kepastian batas sempadan pantai melalui pengukuran sesuai aturan. Hingga inspeksi berlangsung, besaran kawasan yang diduga telah dimanfaatkan belum dapat dipastikan karena dokumen kepemilikan dan batas persil masih perlu diperiksa.
Di sisi lain, perwakilan pengelola bangunan di lokasi pertama, Jro Widiada, membantah pembangunan tersebut melanggar ketentuan sempadan pantai. Ia menyatakan bangunan yang sedang dikerjakan merupakan rumah tinggal pribadi, bukan akomodasi pariwisata.
Widiada mengklaim lahan tersebut merupakan tanah warisan yang dibeli atas nama pribadi. Ia juga menyebut proses perizinan telah berjalan dan sebagian dokumen sudah terbit. Saat ini, pihaknya mengaku masih menunggu penyelesaian administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Kalau kami salah biar disalahkan. Kalau benar biar dibenarkan. Itu tanah warisan. Sepadan pantai sudah diukur. Itu diukur sepanjang nelayan bisa naruh perahu. Itu masih bisa, masih tidak terganggu,” kata dia.
Ia menyebut pembangunan telah berlangsung sekitar tiga bulan. Namun, bangunan tersebut nantinya akan digunakan sebagai tempat tinggal pribadi, bukan untuk kegiatan usaha pariwisata.
“Izinnya sudah diurus baru yang keluar PBGnya. Yang belum itu PBBnya, masih menunggu itu makanya kami belum membangun. Kamis sudah ajukan itu,” ucapnya.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
