Singaraja, koranbuleleng.com | Kabupaten Buleleng menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Bali yang meraih penghargaan dalam ajang Anugerah Media Humas (AMH) 2026. Buleleng berhasil menduduki posisi Juara II kategori Kampanye Komunikasi Publik dalam ajang tingkat nasional yang berlangsung di Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Penghargaan tersebut diterima Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosanti) Buleleng, Made Suharta, yang hadir mewakili Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra. Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, menyerahkan langsung penghargaan tersebut.
Capaian Buleleng menjadi perhatian karena tidak ada kabupaten/kota lain dari Bali yang tercatat memperoleh penghargaan dalam ajang tersebut. Pengakuan ini diberikan melalui kategori Kampanye Komunikasi Publik, yang menilai upaya pengelolaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, menyebut komunikasi publik memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, penyampaian informasi tidak cukup hanya dilakukan, tetapi harus memastikan masyarakat menerima informasi yang tepat dan mudah dipahami.
“Komunikasi publik menjadi kunci dalam memberikan informasi yang dapat dipahami dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Sutjidra.
Ia juga menyampaikan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama, bukan semata-mata capaian satu perangkat daerah. Kolaborasi berbagai pihak dan pemangku kepentingan dinilai berperan dalam membangun ekosistem informasi di Buleleng.
“Penghargaan ini menjadi hasil kerja bersama. Kami juga bersyukur Buleleng menjadi satu-satunya wakil dari Provinsi Bali yang memperoleh Anugerah Media Humas 2026, yang diserahkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital kepada Kepala Dinas Kominfosanti Buleleng,” ungkapnya.
Di tengah capaian tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, mengingatkan tantangan komunikasi publik semakin besar seiring perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Kehadiran berbagai platform digital dengan sistem algoritma menuntut praktisi humas pemerintah beradaptasi dalam menyampaikan informasi.
Meutya menegaskan, kecepatan penyebaran informasi harus tetap diimbangi dengan ketepatan dan kredibilitas. Sebab, informasi yang keliru berpotensi memengaruhi keputusan masyarakat.
“Karena kalau informasinya salah, pasti masyarakat mengambil keputusan yang salah,” tegas Meutya.
Ia juga mengingatkan keterbukaan informasi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Pemerintah dituntut memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penghargaan AMH merupakan bentuk apresiasi terhadap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta insan humas yang dinilai menunjukkan inovasi dalam pengembangan komunikasi publik.
Bagi Buleleng, capaian tersebut menjadi pengakuan atas kinerja komunikasi publik sekaligus tantangan untuk menjaga kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Pengelolaan informasi pemerintah tidak hanya dituntut menjangkau publik secara luas, tetapi juga harus akurat, terbuka, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada

