Singaraja, koranbuleleng.com| Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) kabupaten Buleleng menjadi salah satu organisasi perangkat daerah yang terkena dampak rasionalisasi anggaran besar mencapai Rp40 miliar lebih. Sejumlah program kegiatan pun terancam terganggu, diantara pelaksanaan PPDB dan Ujian Nasional.
Dari data yang diperoleh menyebutkan, total anggaran yang diterima Disdikpora tahun 2020 mendatang sebesar Rp154 miliar. Nilai tersebut sudah melalui pemangkasan sebesar Rp40 miliar lebih. Dari dana tersebut, sebagiannya dimanfaatkan untuk belanja tidak terikat.
Kepala Disdikpora Buleleng Gede Dharmaja menjelaskan, program yang mencangkup untuk belanja tidak terikat itu diantaraya belanja pelaksanaan Ujian Nasional (UN), Ujian Sekolah, Penerimaan peserta Didik Baru (PPDB), evaluasi dan monitoring, operasional, peringatan hari besar Nasional, Paskibraka, Pekan Olahraga dan Seni Pelajar (Porsenijar) hingga program Calon Kepala Sekolah (cakep) dan calon pengawas (cawas).
Dari perhitungan yang dilakukan, nyatanya dana yang ada untuk dana tidak terikat itu hanya sebesar Rp1,7 miliar. Untuk kepentingan oprasional kantor membutuhkan dana sebesar Rp1,6 miliar, sehingga hanya tersisa sekitar Rp73 juta.
“Dengan sisa dana itu sulit pastinya untuk menjalankan program yang telah tersusun. Ya mudah-mudahan bisa diupayakan sehingga nantinya program itu bisa jalan,” ujarnya.
Menurut Dharmaja, salah satu program yang cukup penting untuk dilaksanakan adalah pelatihan Calon Kepala Sekolah (Cakep), dan pelatihan Calon Pengawas (Cawas). Berdasarkan pengalaman ditahun 2019, program tersebut membutuhkan anggaran sedikitnya hamper Rp4 miiliar.
Program tersebut dinilai sangat penting untuk mempersiapkan kepala sekolah dan pegawas yang sudah tersertifikat, menggantikan kasek dan pengawas yang pensiun setiap tahunnya.
“Sertifikasi cakep cawas ini juga diwajibkan, kalau tidak punya sertifikat mereka tidak mendapat tunjangan, bisa tidak ada yang mau jadi kasek atau cakep kalau begitu, sedangkan jumlahnya terus berkurang setiap tahun,” kata Dharmaja.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna meminta supaya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Buleleng bisa mengupayakan anggaran, sehingga program yang sebagian besar berskala nasional itu bisa berjalan. Dari perhitungan yang dilakukan, kebutuhan anggaran untuk program tersebut mencapai Rp11 Miliar.
“Nah ini kan harus dilaksanakan, dan harus ada dipersiapkan dengan baik, dan tidak mengganggu. Tapi katanya Pemkab sudah berkomitmen untuk berusaha mencarikan tambahan dana. Karena APBD ini kan sifatnya fleksibel. Siapa tahu ada dana tambahan yang masuk baik dari nasional ataupun Provinsi,” ujarnya. |RM|
Rasionalisasi Angggaran, Program Pendidikan Terancam Tidak Jalan
