Denpasar, koranbuleleng.com | Gubernur Bali Wayan Koster menjamin perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, dan rencana kebijakan pemangkasan eselon sesuai kebijakan pemerintah pusat tidak menimbulkan gejolak.
Pasalnya hal itu telah diperhitungkan secara cermat. Menurutnya
dengan jabatan fungsional, ASN bisa bekerja lebih fokus dan lebih terukur.
Hal itu diungkapkan Gubernur Koster saat
menerima audiensi Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali
Umar Ibnu Alkhatab beserta jajaran di Rumah Jabatan, Jaya Sabha, Senin 9
Desember 2019.
Gubernur Koster menilai perpindahan ASN ke
jabatan fungsional justru menguntungkan, baik dari segi reward maupun penilaian
kinerja. “Sebenarnya fungsional menguntungkan tapi ada yang sudah nyaman dengan
strukturnya,” kata Gubernur, yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali
ini.
Gubernur mengatakan kebijakan ini bagian dari
komitmen Presiden RI Joko Widodo untuk memperbaiki pelayanan publik. Itu
sebabnya ia mendukung ORI Bali untuk menjalankan fungsinya sehingga pelayanan
publik di Bali semakin baik.
“Saya sangat mendukung keberadaan ORI Bali
karena sangat strategis untuk membenahi pemerintahan. Bantu saya memperbaiki
birokrasi,” kata pria asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini.
Selain itu Gubernur Koster juga mengatakan
beberapa Pergub dan Perda yang dikeluarkannya sudah menunjukkan outcome yang
menggembirakan, namun di tahun 2020 ia akan menggenjot agar lebih efektif.
Pada kesempatan itu, Kepala ORI Bali Umar Ibnu
Alkhatab menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan survei
kepatuhan yang akan dilakukan ORI Bali pada tahun 2020 ini.”Kita minta agar OPD
segera berbenah melengkapi standar yang dibutuhkan untuk itu,” kata Umar
Alkhatab.
Sedangkan terkait rencana pemangkasan eselon di
Pemerintah Provinsi Bali sesuai kebijakan pemerintah pusat, pihaknya meminta
agar jangan sampai menimbulkan gejolak. “Kita minta supaya tidak terjadi
gejolak sosial karena akan banyak orang kehilangan jabatannya,” kata pria asal
Flores Timur ini.
Kemudian ia menyinggung terkait Pilkada serentak
2020. Pihaknya sangat berharap Gubernur Bali memperhatikan nasib penyelenggara
di tingkat bawah. Salah satunya ia mengusulkan agar ada asuransi tenaga kerja
untuk pelaksana di lapangan, sehingga tidak terjadi seperti pemilu sebelumnya
dengan banyak petugas yang sakit dan meninggal. |R/NP|
