Singaraja |Pertemuan antara warga Kampung Barokah, Desa Celukan Bawang bersama Pemkab Buleleng dan PT. PLN terkait jaringan transmisi SUTT di atas pemukiman warga Kampung Barokah, Desa Celukan Bawang berlangsung tanpa hasil, diruang rapat Kantor Bupati Buleleng, Senin (28/3) Siang. Namun pertemuan diagendakan kembali digelar di Kampung Barokah Kamis (31/3) mendatang.
Rapat dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari PT.PLN yakni Direktur Bisnis PLN Regional Jatim-Bali Amin Subekti, Manajer PLN Distribusi Bali Sandika Aprianto, serta General Manager PLN Unit Induk Pembangunan VII Marlin, Forum Komunikasi Pimpnan Daerah, Warga Kampung Barokah yang didampingi dari LBH Bali.
Dalam pertemuan itu, kuasa hukum masyarakat di Kampung Barokah, Dewa Putu Adnyana mempertanyakan mengapa PLN tak kunjung melakukan re-route menara transmisi SUTT. “Padahal konsep re-route sudah muncul pada tanggal 3 November 2015. Kami memandang tidak itikad baik dari PLN memenuhi perjanjian yang diambil pada tanggal 27 Februari 2015,” ujar Adnyana yang juga Direktur LBH Bali. Terkait pertanyaan LBH itu, Bupati Buleleng langsung meminta supaya dalam pertemuan ini lebih mengedepankan mediasi daripada kasus hukumnya.
Muhammad Sadli salah satu warga juga sempat meminta jika PLN hendak memindahkan pemukiman maka seluruh warga sebanyak 126 KK dan seluruh fasilitas harus dipindahkan ke tempat yang baru di Desa Celukan Bawang.
“Pada dasarnya, jika harus pindah ya harus dipindahkan semua sebanyak 126 KK ini asalkan masih di desa Celukan Bawang,’ ungkap Sadli.
Seorang warga Haerudi juga menyetujui opsi pemindahan pemukiman ke tempat yang baru. Namun, Haerudi mengingatkan jika kebijakan itu dijalankan maka yang diprioritaskan terlebih dahulu untuk dipindah adalah fasilitas umum dan keagamaan, mulai dari sekolah, masjid serta fasilitas lainnya. Setelah itu, barulah memindahkan rumah-rumah warga.
“Secara pribadi saya setuju opsi pindah pemukiman itu, jika itu adalah pilhan terbaik, saya setuju itu,” ujar Haerudi.
Sementara itu, PLN juga lebih condong memilih opsi untuk memindahkan pemukiman walaupun konsekwensi anggarannya justru lebih besar. Namun, karena kebutuhan pasokan listrik yang lebih besar dan mendesak, anggaran tersebut hanya dianggap konsekwensi logis semata.
“Jika harus memilih opsi pemindahan pemukiman maka kami (PLN) akan bangun seperti yang ada sekarang ini. Semua fasilitas dibangun sama, Sekolah, Masjid dan lainnya. Detailnya seperti apa nanti hari Kamis akan dibicarakan langsung dilapangan bersama Pak Bupati, “ ujar Amin Subekti.
Amin mengatakan daripada memindahkan kabel konsekwensinya justru lebih buruk karena terkait erat dengan kebutuhan listrik di Bali. “Opsi itu (pemindahan kabel) bukan opsi paling ideal. Idealnya kita sama-sama selesaikan dengan baik, masyarakat senang, PLN senang dan masyarakat kembali ke kehidupan dan kami bisa layani masyarakat,”ujar Amin. |NP|
