Singaraja, koranbuleleng.com| Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng, Luh Hesti Ranita Sari meminta kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buleleng untuk menyiapkan dana cadangan. Dana itu nantinya bisa dimanfaatkan untuk membiayai pasien miskin yang berobat ke RSUD Buleleng dan belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Hal itu terungkap saat Komisi IV DPRD Buleleng melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan RSUD Buleleng Selasa, 13 Oktober 2020.
Luh Hesti Ranita Sari menjelaskan, usulan itu disampaikan setelah melihat kondisi di lapangan bahwa masih banyak masyarakat miskin yang belum tercover Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS). Sehingga saat menjalani perawatan di RSUD Buleleng, mereka pun mengalami kendala dana saat mengurus biaya pengobatan.
Sementara dengan kondisi keuangan Daerah ditengah terjadinya Pandemi COVID 19, Pemkab Buleleng juga dirasakan belum mampu untuk mengcover seluruh masyarakat miskin. Sehingga diusulkan agar Pemkab Buleleng tidak terlalu mengejar target UHC, tanpa mengabaikan Undang-Undang nomor 24 tentang keikutsertaan BPJS.
“Melihat kondisi keuangan kita yang tidak memungkinkan mengcover semua, dan kita juga tidak bisa memprediksi kapan masyarakat tersebut sakit, makanya kami dari dewan khususnya Komisi IV DPRD Buleleng mengusulkan untuk menitipkan sejumlah anggaran untuk membantu masyarakat miskin yang belum tercover KIS,”ucapnya.
Dikonfirmasi terkait dengan usulan dari DPRD Buleleng, Direktur Utama RSUD Buleleng dr. Putu Arya Nugraha menyambut baik hal tersebut. Ia pun mengakui jika memang banyak masyarakat miskin yang berobat namun belum memiliki jaminan kesehatan. Usulan yang disampaikan DPRD Buleleng sebutnya sebagai solusi jangka pendek yang tepat.
“Dengan catatan harus ada regulasi yang tepat mengenai hal ini agar tidak menyalahi aturan. Walaupun solusi jangka panjangnya nanti masyarakat tetap harus memiliki jaminan kesehatan,” ujarnya. |RM|
