Singaraja, koranbuleleng.com| Kabupaten Buleleng saat ini masih mengalami kekurangan ribuan guru untuk jenjang SD dan SMP. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng belum berencana untuk melakukan pengangkatan guru kontrak, namun akan memprogramkan penyesuaian penghasilan guru kontrak dan honor.
Informasinya, untuk jenjang SD masih dibutuhkan sekitar 1600 lebih guru, sementara untuk jenjang SMP dibutuhkan sebanyak 580 guru. Jumlah ini pun dipastikan akan kembali bertambah, karena di tahun 2020 ini untuk guru SD yang akan pensiun berjumlah 137 orang, sementara guru SMP yang akan pensiun berjumlah 65 orang. Sedangkan kuota rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Guru hanya berjumlah 175 kuota.
“Jumlah guru yang akan diangkat tahun ini saja masih belum menutupi jumlah guru yang akan pensiun. Dan jumlah 175 itu juga kami belum tahu untuk SD berapa untuk SMP berapa,” ujar Kepala Disdikpora Buleleng Made Astika.
Dari kondisi itu, Astika menyebut jika Pemkab Buleleng saat ini belum memprogramkan untuk melakukan rekrutmen guru kontrak guna menutupi kekurangan guru di kabupaten Buleleng. Namun pihaknya akan berupaya untuk melakukan penyesuaian gaji guru kontrak dan guru honor di tahun 2021 mendatang.
Hanya saja, untuk melakukan penyesuaian gaji tersebut dibutuhkan dana yang besar. Dinas Pendidikan sudah melakukan kajian terkait dengan kebutuhan dana mencapai Rp8,4 Miliar. Untuk jumlah guru kontrak SD yang digaji melalui APBD Buleleng saat ini berjumlah 1.546 orang, sedangkan untuk guru kontrak tingkat SMP berjumlah 580 orang. Selain itu ada juga guru berstatus honorer yang gajinya dibiayai dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berjumlah 741 orang.
Selama ini, guru kontrak dibayar per jam sebesar Rp50 ribu dan haus memenuhi waktu mengajar 24 jam selama satu minggu. Sehingga dalam sebulan, mereka menerima gaji sebesar Rp1,2 juta. Sedangkan gaji guru honor di tingkat SD dan SMP di Buleleng besarannya bervariasi, antara Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per bulan.
“Penyesuaian nanti akan kita lakukan dari yang sebelumnya dibayar Rp50 ribu per jam, akan dinaikkan menjadi Rp60 ribu per jam. Jadi setiap bulan akan menjadi Rp1,8 juta. Tapi kalau melihat pada pagu indikatif anggaran di tahun 2021 masih kurang, dan kami sudah usulkan ke TAPD,” kata Astika.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Haji Mulyadi Putra mengaku miris dengan kondisi pendidikan Buleleng yang masih kekurangan guru. Terlebih penghasilan para guru kontrak dan honor masih sangat kecil. Hal ini menurutnya harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Buleleng, mengingat pendidikan sangatlah penting untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan menjadikan generasi muda berkualitas.
“Mereka mengabdi dengan honor di bawah sekali. Kami usulkan pada pemda agar mereka menutupi kekurangan mereka. Kami harap mereka yang mengabdi ini bisa dipertimbangkan jadi guru kontrak,” ujarnya.
Politisi dari Kecamatan Gerokgak ini juga meminta agar Pemerintah melakukan pengangkatan guru kontrak kembali untuk menutupi kekurangan guru. Apalagi saat ini rekrutmen PNS oleh Pemerintah Pusat masih minim.
“Kami juga dorong ada penyesuaian upah guru ini terealisasi 2021. Kalau memang anggaran kurang, disisir dulu anggaran lain dan tutupi untuk ini,” tegas Mulyadi. |RM|
