Fraksi Golkar boikot Rapat paripurna penyampaian nota pengantar Bupati atas ranperda APBD Buleleng 2021 |FOTO : Rika Mahardika|
Singaraja, koranbuleleng.com| Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Buleleng melakukan aksi boikot terhadap pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Buleleng tahun 2021, dengan tidak menghadiri rapat paripurna yang berlangsung Senin, 16 November 2020.
Agendanya, penyampaian Nota Pengantar Bupati atas Ranperda tentang APBD Buleleng tahun anggaran 2021 secara virtual. Seluruh Anggota Fraksi Golkar memilih tidak hadir, baik di ruang utama, dan juga di ruang masing-masing komisi. Aksi boikot yang dilakukan ini masih terkait dengan kekecewaan Fraksi Golkar atas rencana peminjaman dana oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui program pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah.
Ketua Fraksi Partai Golkar Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi dikonfirmasi di Sekretariat DPD Partai Golkar Buleleng menjelaskan, seluruh hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD buleleng tahun 2021 telah disampaikan kepada induk Partai. Hasilnya, Fraksi dengan lambang partai pohon beringin ini diminta untuk bersikap tegas.
Menurut Wandira, pada dasarnya ada dua hal yang menjadi dasar Fraksi Golkar melakukan boikot. Pertama, nilai total dana yang akan dipinjam melalui program PEN Daerah dirasakan terlalu besar yakni mencapai angka Rp571 Miliar. Dari hasil kajian yang dilakukan, dengan target PAD Buleleng yang hanya sebesar Rp358 Miliar tahun 2021 mendatang, Buleleng seharusnya hanya meminjam maksimal diangka Rp200 hingga Rp300 Miliar. Sehingga memiliki kemampuan untuk membayar hutang setiap tahunnya.
“Pinjaman terlalu banyak, aturan PMK juga yang 0,34 defisit kita dirancang terlalu tinggi. Bahkan sampai harus minta izin Menteri, kan sangat beresiko, terobosan yang sangat berani dan beresiko. Ada dua kemungkinan kalau bagus ya berhasil, kalau benar pemanfaatannya sesuai aturan main mungkin akan menjadi positif, tapi kalau salah sedikit akan membebani APBD kita 10 tahun kedepan,” jelasnya.
Selain itu, Fraksi Golkar melihat jika penggunaan dana dari pinjaman ini hanya akan digunakan untuk hal yang penting, namun tidak terlalu mendesak. Penggunaan dana ini juga dianggap belum tepat dengan sasaran. Padahal tujuan Pemerintah Pusat agar dana ini dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi, melalui program padat karya.
“Artinya dibuat untuk menjawab kebutuhan yang benar-benar berkepentingan dan dibutuhkan masyarakat. Contohnya menjawab musrenbang. Karena kemarin musranbang dari tingkat desa hingga kabupaten sebagian besar tidak terjawab karena alasan tidak ada dana. Sekarang sudah ada dana kenapa tidak itu dijawab, kenapa membuat program yang lain,” ujar Wandira.
Segala bentuk hasil kajian dari Fraksi Golkar DPRD Buleleng akan disampaikan melalui Pandangan Umum. “Pandangan umum kita akan mencoba menyampaikan, cuma tadi ketidak hadiran ya seperti itu. Kalau nanti hasilnya sebagian besar sependapat dengan rancangan yang disampaikan eksekutif, ya kita harus berjiwa besar. Itulah keputusan yang dianggap terbaik oleh lembaga,” Imbuh Wandira.
Senada disampaikan Anggota Fraksi Golkar Ketut Dody Tisna Adi. Menurutnya, program yang dirancang oleh Eksekutif dengan memanfaatkan dana PEN Daerah jauh dari kata pemerataan. Salah satunya tentang program peningkatan rehabilitasi jalan dan jembatan. Seharusnya, jalan dan jembatan yang akan direhabilitasi sesuai dengan apa yang diajukan dalam Musrenbang.
Kemudian contoh lain menurut Dody adalah rencana pembangunan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buleleng. Dengan sistem rujukan pasien berjenjang dari Puskesmas, Pemkab Buleleng seharusnya bisa menangkap peluang itu untuk memaksimalkan target PAD Buleleng dengan menyiapkan Rumah Sakit Pratama yang ada di Giri Emas dan Tangguwisia menjadi rumah sakit tipe C. Tidak dengan melakukan pembangunan di RSUD Buleleng yang kini sudah berada pada tipe B.
“Puskesmas juga yang direhab Cuma dua, hanya di tengah dan barat, di timur tidak ada. Apakah ini sudah pemerataan? tidak, apakah harus legowo bukan begitu seharusnya merata. Yang namanya membangun Buleleng bersama-sama ya semuanya,” kata Dody.
Dody mengatakan, setelah Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menyampaikan rencana peminjaman dana melalui PEN Daerah itu, seharusnya sudah sejak awal juga Eksekutif melibatkan Anggota DPRD Buleleng untuk membuat kajian dan program.
“Jadi paling tidak kita kan sebagai wakil rakyat mendapatkan informasi, kita reses mendengar keluhan, kan ada serapan. Aspirasi inilah yang kita sampaikan. Masa tengah sampai ke barat saja yang dapat bantuan kerjaan, di timur sama sekali tidak dapat kerjaan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Buleleng dr I Nyoman Sutjidra yang hadir mewakili Bupati Buleleng untuk membacakan nota pengantar, enggan menanggapi aksi boikot yang dilakukan Fraksi Golkar. Secara garis besar, Sutjidra menyampaikan jika program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, sudah berdasarkan pada skala prioritas untuk membangkitkan perekonomian ditengah situasi pandemic COVID-19.
Menurutnya, berbagai program realistis khususnya dalam sektor pertanian dan pariwisata akan dibuatkan bersinergi dengan berbagai pihak. Program prioritas inipun ditarget merata diseluruh Kecamatan di Buleleng. Dan inipun sesuai dengan tema APBD Buleleng tahun 2021 yakni “Mempercepat Pemulihan Ekonomi melalui Integrasi Pertanian dan Pariwisata” sebagai bentuk keseriusan dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi di Kabupaten Buleleng.
“Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan-kegiatan di sektor pertanian dan pariwisata sehingga bisa mempercepat pemulihan ekonomi di Kabupaten Buleleng. Misalkan, bagaimana sektor pertanian bisa mendukung kegiatan-kegiatan pariwisata, seperti eco wisata dan sebagainya sedang dikembangkan. Nah ini tentunya memerlukan infrastruktur untuk pendukungnya,” ujarnya. |RM|
