Denpasar, koranbuleleng.com | Gubernur Bali Wayan Koster meminta agar Tim Badan Anggaran DPR RI ikut memperjuangkan keadilan fiskal untuk Provinsi Bali. Keadilan fiskal yang dimaksudkannya adalah adanya sebuah exit policy khusus untuk Bali yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19.
Usulan itu disampaikan Koster saat menerima kunjungan kerja dari TimBanggar DPR RI di Ruang Pertemuan Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis 25 Nopember 2021.
Gubernur menyampaikan sektor perekonomian Bali sedang dalam masa sulit. 54 persen lebih PDRB Bali bertumpu pada sektor pariwisata. Sementara virus Corona yang terdeteksi masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020 membawa pengaruh yang luar biasa terhadap perekonomian Bali.
Terhitung sejak bulan Maret 2020, mobilitas orang keluar masuk Bali diperketat, bahkan sempat ditutup. Sebaliknya, negara lain juga mengeluarkan kebijakan melarang warganya untuk ke luar negeri. Situasi ini otomatis sangat mempengaruhi sektor pariwisata yang sepenuhnya bergantung pada kelancaran mobilitas orang. “Pariwisata terhenti total, sehingga hotel dan restoran sepi, pasar oleh-oleh sepi dan perekonomian Bali tak bergerak,” ujarnya.
Situasi berat yang dihadapi pelaku usaha di bidang pariwisata memaksa mereka merumahkan karyawan.
Selain dirasakan langsung oleh pelaku pariwisata dan sebagian besar masyarakat Bali, beratnya beban fiskal akibat keterpurukan sektor pariwisata juga sangat dirasakan oleh Kabupaten dan Kota yang PAD-nya tergantung pada Pajak Hotel dan Restoran (PHR), seperti Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Gianyar.
Dalam situasi demikian, menurut Gubernur Koster, tiga daerah ini kesulitan menjalankan program pembangunan dan praktis hanya mengandalkan dana pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil dan insentif. “Saya contohkan Kabupaten Badung, sebelum pandemi PAD-nya lebih dari 3 triliun rupiah dan sebagian besar bersumber dari PHR. Karena PAD-nya besar, maka DAU yang hanya Rp. 350 miliar saat itu cukup. Namun sekarang itu tidak cukup, karena untuk bayar gaji pegawai saja butuh Rp. 700 miliar. Badung menghadapi tekanan fiskal yang berat, demikian juga Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar,” bebernya.
Oleh sebab itu, ia sangat berharap adanya sebuah kebijakan dari pemerintah pusat bagi daerah yang celah fiskalnya terganggu karena terdampak pandemi. Permohonan inipun telah disampaikannya melalui surat kepada Menteri Keuangan yang ditembuskan ke Badan Anggaran DPR RI.
Menurut Koster usul keadilan fiskal sebagai permohonan yang sangat wajar karena Bali merupakan daerah spesifik dan merupakan destinasi wisata dunia. Bahkan saat pariwisata sedang berjaya, Bali menyumbang 39 persen dari total devisa negara. “Bali juga penyumbang PHR terbesar di Indonesia, itu berlangsung selama puluhan tahun. Ketika anjlok, semestinya ada sebuah kebijakan spesifik untuk membantu Bali dalam menghadapi situasi yang sulit, kami jangan ditinggal,” cetusnya.
Ia sangat berharap, Banggar DPR RI mempertimbangkan aspirasi tersebut untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam menyikapi situasi darurat sebagaimana yang dihadapi Bali saat ini.
Aspirasi Gubernur Koster agar Bali bisa memperoleh keadilan fiskal mendapat dukungan dari dua anggota Banggar Dapil Bali yaitu I Wayan Sudirta dan IGN Kesuma Kelakan.
Menurut Alit Kelakan, perjuangan keadilan fiskal bagi Bali telah disuarakan sejak dulu. Situasi pandemi yang memporak-porandakan perekonomian Bali semestinya menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun regulasi yang memungkinkan pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat. ”Tentu saja ini tidak saja berlaku untuk Bali, tapi untuk seluruh daerah. Harus ada assessment terhadap karakteristik kemampuan finansial tiap daerah. Sehingga nantinya keadilan fiskal itu bukan hanya diberlakukan saat situasi darurat karena pandemi, tapi juga karena faktor lain seperti bencana,” urainya.
Sementara itu, Pimpinan rombongan Badan Anggaran DPR RI, H. Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diserap dalam kunjungan kerja ini akan dibawa ke Jakarta untuk dibahas dalam rapat evaluasi. |NP|
