DPRD Buleleng Minta Titik Koordinat Digeser Keluar Kawasan Suci

Singaraja | DPRD Buleleng melakukan inspeksi mendadak ke Taman Nasional Bali Barat terkait dengan rencana pembangunan project jaringan transmisi Jawa Bali Crossing (JBC) dengan mendirikan tower setinggi 376 meter, diklaim tertinggi didunia. Ketinggianya melebihi menara Eiffel di Paris, Prancis yang hanya berketinggian 325 meter, Rabu (8/6).

Dari sidak ini, DPRD Buleleng mendapatkan pemberitahuan bahwa titik koordinat pembangunan tower Jawa Bali Crossing ini tepat berada di kawasan suci Pura Segara Rupek yang hanya berjarak sepanjang 350 meter ke titik koordinat utama. Saat ini, titik koordinat utama itu sudah dipasangi patok oleh pihak PLN.

- Advertisement -

Jaringan transmisi JBC ini akan mengantarkan energy kelistrikan sebesar 500 kilovolt (kV) yang akan melintasi Taman Nasional Bali Barat dan Hutan Produksi Bali.

Dalam pembangunan jaringan ini, PLN berencana memasang sekitar 29 tower dengan luas tapak kurang lebih 4,1 hektar dengan lintasan ROW sepanjang kurang lebih 11,8 kilometer atau 42,9 hektar. Dari 29 tower yang akan dibangun, 22 tower berada di zona rimba dan 7 tower berada di zona pemanfataan.

Menurut Ketua Komisi II DPRD Buleleng, Putu Mangku Budiasa jika mengacu pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali rencana pembangunan transmisi JBC ini dengan memasang titik koordinat yang berjarak 350 meter dari Pura Segara Rupek sebagai titik utama radius kesucian, maka sangat jelas hal ini melanggar peraturan.

“Jelas sekali dalam Perda RTRW bahwa regulasi itu pura kayangan jagat radius kesucian-nya diatur dua kilometer dari tembok penyengker pura.” terang Putu Mangku Budiasa.

- Advertisement -

Mangku Budiasa juga meminta kepada PLN supaya mempertimbangkan aturan ini, dan bisa menggeser ke koordinat diluar radius kesucian pura dengan mengedepankan prinsip menghormati kesucian pura dan budaya local yang sudah jelas-jelas diatur dalam Perda RTRWP Bali maupun RTRW Kabupaten termasuk surat keputusan (SK) Bisama Parisada Hindu Dharma Indoensia (PHDI).

Menurut Mangku Budiasa tindaklanjut atas persoalan ini sekarang semuanya bermuara pada kewenangan Pemprov Bali. Hanya saja yang perlu dicermati terkait dengan komitmen Pemprov Bali yang akan memberikan izin penetapan lokasi terhadap proyek ini hendaknya mengikuti regulasi yang sudah ada yakni Perda RTRWP dan RTRWK.

“Tadi informasinya Pemprov Bali sudah menerbitkan surat rekomendasi dan akan ditindaklanjuti dengan izin lokasi. Harapan kami amanat perda itu tidak diabaikan. Kalau sampai izin lokasi terbit dengan koordinat lokasi tower tetap pada radius kesucian pura, maka saya katakana Pemprov Bali dalam hal in Gebernur Bali telah mengngikari amanat perda itu sendiri,” jelasnya.

Saat melakukan inspeksi, secara kebetulan juga tim dari pimpinan proyek JBC dari PT.PLN UPK 9 Jawa Timur, Yoga didampingi Humas Wayan Redita juga melakukan koordinasi dengan pihak TNBB. Baik DPRD Buleleng dan tim project JBC diterima langsung oleh Kepala TNBB Bali, Tedi Sutedi.

Awalnya DPRD Buleleng dan tim dari PLN diterima Kepala TNBB di kantor Taman Nasional Bali Barat untuk berdiskusi setelah itu melangsungkan peninjauan ke lokasi di kawasan Taman Nasional Bali Barat.

Pimpinan Proyek, Yoga juga mengaku akan mempelajari dulu semua aturan menyangkut tata ruang dari Proprinsi Bali dan Kabupaten Buleleng. PLN tidak akan merugikan warga lokal di Bali.

“Segala perencanaan akan diperhitungkan dengan baik agar bisa dieksekusi. Kalau tidak diperhitihngkan dengan baik, percuma untuk dieksekusi. Semua peraturan akan kita saring semua, akan kita pelajari. Prinsipnya PLN tidak mau merugikan siapapun untuk melakukan pembangunan ini,”terang Yoga didampingi Wayan Redita.

Yoga juga membantah pihaknya telah melakukan pembangunan konstruksi untuk pembangunan dermaga jeti. Yang dilakukan di blok pemanfaatan Bahari di daerah TNBB hanyalah surve baymetri untuk mengukur tingkat kepadatan tanah.

“Jadi ini hanya surve, belum sampai pemasangan konstruksi. Karena untuk membuat dermaga ini kami harus dapat ijin dulu, sementara ijin belum kami kantongi. Jadi itu hanya surve saja,” terang Yoga.

Yoga menjelaskan, kebutuhan energy listrik di Bali sangat penting. Selama ini, transmisi jaringan listrik Jawa Bali tergantung dari kabel laut 150 kV. Sementara di Bali jumlah total daya pembangkit sebesar 432 MW, dan maskimum daya dari jawa melalui kabel laut 160 MW. Selama ini, kendala teknis yang dihadapi adalah kabel laut system 150 kv hanya tergantung dua kabel, sementara drop tegangan jaringan 150 kV di sub system Bali hanya 130 kVdan terjadi drop tegangan jaringan 150 kV di Jawa Timur bagian timu sampai 140 kV.

Untuk mengatasi kendala itu dan memperkuat system koneksi Jawa Bali maka diperlukan Jaringan SUTET 500 kV Jawa Bali Crossing.

Untuk itu, Diperlukan dua lokasi untuk pembangunan menara, satu di Daerah Watudodol, Banyuwangi dan satu menara di Taman Nasional Bali Barat tepatnya di Pura Segara Rupek.

Kata Yoga, ini sesuai dengan program pemerintah mengenai 35.000 MW, sementara pembanguan energy terbarukan sangat kecil potensinya di Bali. “Ini salah satu solusi, supaya Jawa Bali ini terang benderang dengan interkoneksi Jawa Bali, menutupi kekurangan listrik di Bali,”terang Yoga.

Buat Indonesia, kata Yoga, Bali adalah jendela Indonesia sheingga tidak boleh kekurangan energy listrik.  Nantinya dari Paioton melewati Watudodol menyebrang ke Taman NAsional Bali Barat. Dari Taman Nasional Bali Barat akan dialirkan ke daerah Antosari, Tabanan dan disebar ke seluruh Bali.

Sementara Kepala Taman Nasional Bali Barat, Tedi Sutedi mengatakan TNBB sebagai perpanjangan tangan pemerintah hanya akan mengamankan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

“Sebenarnya kawasan konservasi tertutup untuk kegiatan pembangunan , Karena ini kepentingan strategis nasional, Kementerian Kehutanan perlu mengakomodasi. Nanti didalam kawasan TNBB tidak berupa ijin, tapi cukup ditempuh upaya kerjasama antara TNBB dan PLN UPK Surabaya,”ujar Tedi usai meneriam DPRD Buleleng dan PLN.

Menurut Tedi, untuk pengelolaan di dalam TNBB bisa disesuaikan dengan ketentuan sesuai dengan petunjuk Menteri Kehutanandan regulasi lainnya. Pemerintah Pusat dan PLN telah melakukan kajian dan memutuskan bahwa titik koordinat itu adalah titik yang paling ekonomis. |NP|

Komentar

Related Articles

spot_img

Latest Posts