Singaraja, koranbuleleng.com| Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017 sudah mulai dibahas. Sejak Senin 26 Juli 2016. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Buleleng melakukan pembahasan terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Buleleng tahun 2017.
Tetapi pembahasan tersebut belum bisa dilakukan secara maksimal. Pasalnya, Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Buleleng melihat KUA PPAS APBD Buleleng tahun anggaran 2017 yang diserahkan eksekutif masih harus disempurnakan kembali.
“Selain karena materi inti, menyangkut regulasi yang mendasari untuk pembahasan APBD induk juga perlu dikoordinasikan dengan baik. Ini untuk menghindari terjadinya perubahan regulasi oleh pemerintah pusat,” ujar Anggota Badan Anggaran Putu Mangku Budiasa.
Mangku Budiasa yang juga Ketua Komisi III DPRD Buleleng menjelaskan, KUA-PPAS yang disusun Eksekutif masih mengacu dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) No. 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan APBD. Ia khawatir pembahsan akan menjadi sia-sia, jika pemerintah pusat mengeluarkan regulasi yang baru. Sehingga, pihaknya mengusulkan agar dokumen KUA-PPAS ini disempurnakan dan perlu dikoordinasikan dengan pemerintah yang lebih tinggi.
“Kami diberikan dokumen KUA-PPAS dari eksekutif, namun setelah tadi kita rapat dengan tim pakar sepertinya ini perlu dikoordinasikan lagi terutama menyangkut regulasi yang mendasari karena yang dipakai sekarang Permendagri No. 31 Tahun 2016. Siapa tahu akan ada perubahan makanya perlu dikoordinasikan dulu,” katanya.
Hal senada diungkapkan Wakil Katua Dewan Ketut Susila Umbara. Menurutnya, dari rapat awal yang dilakukan, kajian Badan anggaran dengan tim ahli menyebutkan bahwa KUA-PPAS yang diajukan eksekutif masih harus disempurnakan kembali.
“Badan anggaran dan tim pakar kami tugaskan untuk kembali membahas termasuk mengkomunikasikan dengan eksekutif untuk memastikan regulasi yang dipakai acuan dalam pembahasan APBD Tahun 2017,” terang Susila Umbara.|RM|
