Singaraja, koranbuleleng.com| Pemkab Buleleng diminta untuk bisa menambah anggaran untuk Belanja Tidak Terduga (BTT). Hal ini, lantaran anggaran yang dipasang dinilai belum cukup untuk menangani kebencanaan Kabupaten Buleleng.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi mengatakan saat ini anggaran BTT yang dipasang pos belanja daerah hanya Rp3,5 Miliar atau 0,15 persen dari total anggaran di rancangan APBD 2024. Jumlah tersebut dinilai masih sedikit, mengingat wilayah Buleleng yang sangat luas.
Pemasangan BTT kebencanaan di daerah tersebut sesuai perundangan yang ada, seharusnya disiapkan sebesar 10 persen dari total APBD. Selain itu, dana yang disiapkan tersebut juga dinilai bisa membantu pembangunan di Buleleng.
“Kalau ideal sesuai Undang-Undang 10 persen dari total APBD. Setidaknya kita berharap di satu persen itu sudah 20 Miliar lebih. Kalau sampai perubahan nanti bisa digeser kembali, kalau misalnya tidak ada bencana, diposkan ke tempat lain kan masih bisa,” terang Wandira, Selasa, 24 Oktober 2023.
Selain itu, Wandira juga menyoroti lambannya pemerintah mencairkan dana bagi rekanan yang sudah menyelesaikan kewajibannya. Semestinya anggaran disiapkan untuk membantu pengusaha lokal yang telah menjalankan kewajibannya menyelesaikan proyek dengan pemerintah. Mengingat, selama ini sering kali rekanan harus menunggu hingga berbulan-bulan pencairan dana dari pemerintah.
Maka dari itu, kata Wandira, dana BTT juga bisa digeser ke pos lain seperti pembayaran bagi rekanan, apabila memang dalam sepanjang waktu itu tidak ada bencana yang ditangani atau ada sisa anggaran dari BTT tersebut.
“Proyek pemerintah itu dapat banyak keluhan, Pekerjaan sudah selesai, tapi uangnya belum bisa dibayar, karena keterlambatan transfer dan lain sebagainya. Lumayan membuat kawan-kawan di pengusaha kecil kelabakan, apalagi nanti sampai ditunda tahun depan misalnya karena salah pos anggaran atau tidak tercapainya dana bagi hasil dan lain sebagainya,” tegas dia.(*)
Editor : I Putu Nova Anita Putra
