Singaraja, koranbuleleng.com| Puluhan perwakilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap dua yang tercatat mendapat kode R4 atau tak masuk database BKN, mendatangi DPRD Buleleng, Selasa, 1 Juli 2024. Mereka menuntut kejelasan status usai pengumuman hasil seleksi PPPK tahap dua yang dinilai tak memihak pengabdian belasan tahun mereka.
Kehadiran pegawai dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUTR Buleleng, hingga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) diterima langsung Wakil Ketua I DPRD Buleleng, Nyoman Gede Wandira Adi di Ruang Rapat Gabungan DPRD Buleleng.
Salah satu perwakilan, Ketut Sugiana, menyampaikan kekecewaan mendalam atas hasil seleksi PPPK tahap dua yang membuat pengabdian sejak 2009 serasa sia-sia. Ia mengaku, meski telah melewati seluruh tahapan seleksi, dirinya tetap hanya mendapat kode R4, status non-ASN yang tak terdata, meskipun dinyatakan lulus seleksi kompetensi.
Sugiana, yang sehari-hari bertugas sebagai penjaga bendungan, menjelaskan seluruh rekannya di Bidang Sumber Daya Air Dinas PUTR Buleleng juga mengalami nasib serupa. Total ada 21 orang di bidang tersebut yang semuanya dinyatakan R4, sementara formasi sudah terisi PPPK tahap satu.
“Sama sekali di bidang sumber daya air sama sekali tidak ada yang lolos di r4/L. Padahal formasi tidak ada orang dari luar cuma dibidang kami di dinas PU, khususnya di sumber daya air sama sekali tidak ada yang lolos,” kata dia.
Ia berharap Pemkab Buleleng bisa memperjuangkan kepastian status mereka yang telah lama mengabdi. “Harapan kami sudah jelas apa status yang pasti. Kalau saat ini apakah masuk paruh waktu atau penuh waktu, belum ada ketentuannya,” ucapnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua I DPRD Buleleng, Nyoman Gede Wandira Adi, memaparkan ada tiga poin aspirasi penting yang disampaikan oleh para perwakilan pegawai. Pertama, mereka kecewa dinyatakan R4 meskipun nilai tes dinilai baik. Kedua, harapan agar tetap dapat bekerja di Pemkab Buleleng. Terakhir, permintaan kejelasan status agar dapat diangkat menjadi PPPK.
“Kami di DPRD segera mungkin melakukan RDP dengan dinas terkait, tentu mencari data valid dan akurat terkait ini, berapa jumlah tenaga yang tidak lolos pppk ini, apa langkah yang harus diambil Pemerintah Daerah. Kami akan diskusi dengan Ketua DPRD dan menyusun jadwal dengan dinas terkait, semoga bisa mendapatkan jalan keluar,” kata dia.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
