Singaraja, koranbuleleng.com | Anggota Komisi III DPRD Bali, Kadek Setiawan, mengecam lambannya langkah Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali dalam menangani permasalahan siswa yang belum tertampung di sekolah negeri. Ia mendorong dinas segera mengambil tindakan konkret dengan menggandeng seluruh kepala sekolah di Bali.
Politisi asal Desa Pengelatan, Kecamatan/Kabupaten Buleleng itu menegaskan, waktu pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang akan dimulai pada Senin, 21 Juli 2025, semakin mendesak. Namun, hingga hari ini, masih banyak siswa yang belum mendapatkan sekolah.
Tak hanya menyoroti kinerja Disdikpora, Setiawan juga menyorot minimnya sosialisasi terkait mekanisme Seleksi Penerimaan Bersama Masuk (SPBM), terutama dalam hal sistem zonasi dan daya tampung sekolah yang menurutnya masih membingungkan masyarakat.
“Saya paham keresahan orang tua murid. Tapi mohon bersabar. Kita semua berusaha keras agar semua anak Bali mendapat pendidikan yang layak,” ujarnya, Minggu, 20 Juli 2025.
Ia mencontohkan beberapa kasus nyata yang dilaporkan oleh para orang tua siswa. Di antaranya, siswa asal Desa Tamblang yang seharusnya tertampung di SMA 1 Kubutambahan justru tidak lolos seleksi, sementara ada siswa dari luar daerah seperti Denpasar malah ditempatkan di kawasan yang tidak relevan secara geografis.
“Contohnya di SMA 1 Kubutambahan, seharusnya siswa dari Desa Tamblang bisa tertampung di sana. Ada yang dari Denpasar, dia dilempar ke Tampaksiring. Tak hanya itu, ada juga dari Kecamatan Buleleng, dilempar ke Kecamatan Banjar,” terangnya.
Menurut Politisi PDI Perjuangan itu, situasi ini itidak hanya berdampak pada sisi administratif pendidikan, tetapi juga memberikan tekanan psikologis terhadap siswa dan orang tua. Ia menilai, kegagalan mengakses pendidikan sejak awal bisa meruntuhkan semangat belajar anak.
“Setiap tahun masalah ini terus berulang. Harus ada evaluasi serius dari sistem distribusi siswa. Nyari sekolah aja susah, apalagi mencari pekerjaan,” ucapnya.
DPRD Bali melalui Komisi III telah menyampaikan keresahan ini kepada Disdikpora dan mendorong pencarian solusi yang lebih adil serta merata. Ia menekankan bahwa distribusi siswa bukanlah ajang mencari sekolah favorit, tetapi bagian dari pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh anak-anak Bali.
“Ini mengapa pendistribusian dicicil? Jangan buang waktu! Koordinasi seharusnya dilakukan sejak awal dengan semua Kepala Sekolah,” kata dia.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
