Singaraja, koranbuleleng.com | Dalam pelaksanaan Pilkada Buleleng, Masyarakat Buleleng harus hati-hati. Sebelumnya ada isu yang berkembang bahwa sejumlah kelompok yang tidak bertanggungjawab menawarkan hibah bansos dari Pemprop Bali bisa dicairkan dengan cepat di tahun 2016 ini asalkan bisa menyetorkan proposal yang dilengkapi dengan foto kopi KTP pasangan suami istri serta anggota kelompok dadia atau keluarga besar. Isu yang berkembang, bahwa hibah bansos dengan kewajiban mengumpulkan KTP anggota dadia itu dipergunakan untuk memenuhi syarat pencalonan dalam Pilkada Buleleng.
Namun Gubernur Bali, Made Mangku Pastika telah menegaskan dan menepis isu tersebut. Dia menyatakan bahwa dana hibah tidak boleh di tawar-tawarkan kepada masyarakat. Dana hibah hanya bisa dicairkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pencairannyapun tidak gampang apalagi dalam waktu singkat tiga sampai empat bulan.
Penegasan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika ini disampaikan ketika menggelar simakrama di Desa Pucak Sari, Kecamatan Busungbiu saat menjawab pertanyaan dari masyarakat yang juga anggota DPRD Buleleng, Putu Mangku Budiasa terkait dengan kerisauan masyarakatnya yang diminta oleh sejumlah kelompok tertentu untuk mengajukan proposal hibah bansos yang akan dicair dibulan Desember 2016.
Anehnya, pengajuan proposal hibah bansos itu harus dilengkapi dengan foto kopi KTP suami istri serta foto kopi nama-nama anggota kelompok dadia.
Mangku Budiasa mengaku tidak bisa menjawab kerisauan masyarakatnya karena belum mendapatkan informasi yang valid. Karena kerisauan masyarakat itu, Mangku Budiasa ingin menanyakan itu langsung kepada Gubernur Bali.
Menurut Mangku Budiasa, sepengetahuannya dalam pengajuan proposal yang diminta bukti indentitasnya berupa KTP hanyalah ketua panitia, bendahara dan sekretaris. Namun, ia melihat dalam pengajuan proposal hibah bansos ke propinsi, justru seluruh anggota kelompok masyarakat suami istri diminta serahkan KTP.
“Jujur saja, kami tidak bisa menjawab. Dalam bulan ini ada pertanyaan dari masyarakat di wilayah kami yaitu masyarakat diminta untuk mengajukan hibah bansos kepada Pemprop Bali dan dipastikan bisa terealisasi pada bulan Desember 2016. Ini terjadi bulan September, dalam waktu 3 sampai 4 bulan dicairkan. Saya tanyakan kepada Pak Gubernur karena kami takut salah jika menjawabnya. Pengajuan itu wajib harus ada foto kopi suami istri dan anggota dadia atau kelompk. Itu katanya dipastikan cair desember 2016, apa benar seperti itu? kalau benar seperti itu,maka sangat luar biasa,” tanya Mangku Budiasa.
Terkait pertanyaan itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika menjawab tegas bahwa Pemerintah Propinsi Bali tidak pernah menawarkan hibah ke masyarakat melalui siapapun. Hibah bansos tidak boleh ditawarkan tetapi harus diberikan kepad amasyarakats esuai dengan kebutuhannya.
“HIbah itu tidak ada ditawar-tawarkan, jelas itu salah. Hibah itu kalau masyarakat memerlukan. Secara normatif, tidak ada ditawarkan. Heiii.. ini ada hibah, kamu mau nggak. Itu sudah salah tidak sesuai dengan normanya. Jadi nggak bener, satu saja sudah salah itu. Itu jawabanya, kalau sudah ditawarkan itu sudah salah,”jelas Gubernur.
Kata Gubernur Pastika, semestinya hibah harus sesuai dengan kebutuhan dan keperluan masyarakat. Misalnya, masyarakat perlu peralatan gamelan, maka masyarakat harus mengajukan proposal jauh-jauh hari. Karena secara normatif itu hanya bisa diproses pada satu tahun anggaran sebelumnya. Apabila akan dicairkan dianggaran perubahan, minimal pengajuan proposalnya selambat-lambatnya pada bulan Juli.
“Kalau mau ditawar-tawarkan sekarang, saya kira susah juga itu gimana bisa, yaa itulah siapa yang mau di juk (ditangkap) nantinya,” terang Gubernur Pastika.
Ditempat terpisah, calon independent Dewa Nyoman Sukrawan membantah adanya isu yang terkait dengan isu pengumpulan KTP dengan menjanjikan hibah bansos dari Pemprop Bali. Sukrawan mengaku dirinya bukanlah anggota DPRD ataupun pejabat yang duduk dipemeirntahan yang punya jatah dana hibah banso.
“Ya namanya isu boleh-boleh saja, tetapi saya hanya menawarkan keiklasan saja. Saya ini tidak punya jatah hibah bansos. Yang punya jatah hibah bansos itu kan mereka-mereka yang duduk di legislativ atau eksekutif,” terang Sukrawan.
Begitupun dengan isu terkait denganjatah bansos dari sejumlah partai seperti Partai Golkar, Partai Demokrat yang mendukung dirinya, tidak diketahuinya. Tim Surya tidak pernah menjanjikan hibah bansos dalam penggalangan dukungan KTP.
“Kalau dua parpol, saya tidak tahu, mungkin saja karena wakilnya mereka punya jatah hibah bansos, tetapi kalau saya bersama tim tidak pernah janjikan hibah bansos,” tegasnya
Peradah Tagih Janji Wagub Melalui Gubernur
Selain mendapat pertanyaan soal Hibah Bansos, Gubernur Bali Made Mangku Pastika juga sempat mendapatkan pertanyaan dari Ketua Peradah Buleleng, Made Bagus Andi Purnomo terkait dengan janji Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta yang pernah menjanjikan membantu gedung untuk sekretariat PHDI Buleleng. Rencananya, bantuan gedung PHDI tersebut jika direalisasikan juga akan digunakan oleh WHDI Buleleng dan Peradah Buleleng.
“Jujur saja, gedung PHDI BUleleng tidak terawatt, banyak tikus. Ketua PHDI memproyeksikan sebagai sekretariat bersama seperti WHDI dan Peradah. Kami harapkan kejelasan ini, jangan hanya janji-janji saja. Kalautidak bisa ya pending saja. Kami pemuda ingin yang pasti-pasti saja, tidak usah jual janjiolah.” kata Bagus Andi.
Bagus Andi juga menuntut bahwa masyarakat Buleleng bisa disuguhi Pilkada Bupati dan wakil Bupati yang mendidik dan mencerdaskan bagi anak-anak muda. “Kami ingin contoh yang baik pemimpin pemimpin kami di Buleleng, sehingga estafet kepemimpinan bisa dianjutkan kedepan dengan baik,” terang Andi, pemuda asal Desa Umejero dengan semangat.
Terkait dengan janji pemberian bantuan gedung sekretariat untuk PHDI Buleleng, Mangku Pastika membantah janji bantuan tersebut. “Mungkin bisa ditanyakan dulu, apakah bantuan Pak Wagub itu bersifat pribadi atau resmi dari pemerintah,”ungkap Gubernur Bali.
Simakrama Gubernur Bali, Made Mangku Pastika dihadiri oleh sjeumlah pejabat yakni Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana dan Nyoman Sutjidra serta sejumlah kepala SKPD Propinsi Bali dan Kabupaten Buleleng. Simakrama dipusatkan di Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, Sabtu 8 Oktober 2016.|NP|
