Singaraja, koranbuleleng.com – Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan langkah penataan menyeluruh pada bantaran Sungai Medaum di Desa Banjar, Kabupaten Buleleng. Kebijakan ini diambil sebagai upaya pencegahan bencana serupa agar tidak kembali menimbulkan korban jiwa di masa mendatang.
Bencana banjir bandang yang menerjang wilayah tersebut pada Jumat malam, 6 Maret 2026, memicu perhatian serius pemerintah daerah. Selain merusak permukiman warga, peristiwa itu juga menimbulkan korban jiwa dan kerugian material.
Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, mengatakan proses pemulihan pascabencana kini menjadi fokus utama pemerintah. Ia menegaskan penataan kawasan aliran sungai perlu dilakukan agar potensi bencana dapat diminimalkan.
“Penataan DAS sangat penting agar masyarakat merasa lebih aman. Ke depan, mungkin juga bisa dibuat kegiatan rutin seperti gerakan bersih sungai setiap bulan. Selain itu, perlu ada sistem peringatan atau tanda-tanda apabila air sungai mulai berpotensi meluap,” ujarnya saat kunjungan ke wilayah banjir, Rabu, 11 Maret 2026.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat setempat, banjir di kawasan tersebut bukanlah peristiwa pertama. Namun pada kejadian kali ini dampaknya jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya.
Dari ratusan rumah warga yang terdampak, sedikitnya empat rumah mengalami kerusakan parah. Selain kerusakan bangunan, bencana ini juga menyebabkan empat warga menjadi korban.
Giri Prasta menyebut penanganan terhadap keluarga yang rumahnya rusak berat akan menjadi prioritas pemerintah. Rencananya, empat keluarga tersebut akan dibangunkan rumah baru di lokasi yang lebih aman.
Saat ini pemerintah tengah berkoordinasi untuk menyiapkan lahan relokasi bagi para korban terdampak.
“Saat kami berkoordinasi dengan pihak keluarga besar mereka, ternyata lahan yang ada tidak mencukupi untuk menampung semuanya. Karena itulah kita perlu mencari solusi terbaik, bagaimana kita benar-benar memanusiakan manusia dan memastikan mereka tetap memiliki tempat tinggal yang layak,” kata dia.
Di sisi lain, pemerintah juga masih mengkaji kemungkinan penetapan status darurat bencana atas peristiwa tersebut. Menurut Giri Prasta, keputusan tersebut harus melalui koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Buleleng.
“Terkait kemungkinan penetapan status darurat bencana, hal tersebut tentu perlu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Secara pribadi saya belum bisa memastikan, karena keputusan tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah,” ucapnya.
Sementara itu, beberapa hari setelah banjir bandang melanda kawasan Desa Banjar, warga masih bergotong-royong membersihkan lumpur tebal yang masuk ke dalam rumah. Selain merusak bangunan, banjir juga menghanyutkan berbagai kebutuhan rumah tangga milik warga.
Kebutuhan mendesak yang saat ini dirasakan warga antara lain tempat tidur, perlengkapan memasak, hingga peralatan mandi.
“Kalu kami yang mendesak tempat tidur, kelengkapan masak. Semua hanyut dibawa banjir. Saat ini saya numpang di kerabat. Hari ini libur kerja untuk pembersihan,” ujar salah satu warga Banjar Dinas Ambengan, Ketut Sabtu Sukarta.
Ia menceritakan, saat banjir terjadi aliran air datang dengan sangat cepat. Selain membawa lumpur tebal, arus air juga menyeret potongan kayu gelondongan yang menghantam rumah warga.
“Ada banyak bantang kayu sampahm kayu-kayu besar juga menghantam tembok. Kayu yang sudah dipotong, berukuran besar,” katanya.
Sukarta juga mendesak pemerintah segera melakukan penyenderan pada bantaran sungai di wilayah tersebut. Ia mengingatkan bahwa rencana penanganan serupa pernah dijanjikan sebelumnya namun belum terealisasi.
“Maunya masyarakat jangan omong omong. Tahun 2017 sempat ada banjir, ada rencana penyenderan tapi belum direalisasi. Tahun 2017 banjir lebih kecil, lima rumah terendam. Ada oknum yang bernjaji nyender tidak ada realisasi. Tahun 2026 lagi ada janji,” kata Sukarta.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
