Singaraja, koranbuleleng.com | Pemerintah Kabupaten Buleleng resmi menjalin kerja sama dengan sejumlah instansi vertikal sebagai langkah strategis mengoptimalkan layanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP). Hal ini sebagai upaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan terintegrasi bagi masyarakat Buleleng terus diperkuat.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Rabu, 24 Juni 2026. Kesepakatan itu ditandatangani langsung oleh Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng Dicky Darmawan serta pimpinan instansi vertikal lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan publik terpadu.
Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra mengatakan, penguatan kolaborasi lintas lembaga ini menjadi bagian penting dari langkah reformasi birokrasi yang sedang dijalankan Pemkab Buleleng. Melalui sinergi tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengakses beragam layanan administrasi dalam satu lokasi tanpa harus berpindah-pindah kantor untuk mengurus kebutuhan yang berbeda.
Sutjidra menegaskan, bahwa kehadiran instansi vertikal di dalam sistem pelayanan terpadu akan memperluas cakupan layanan yang tersedia bagi masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintah.
“Mal Pelayanan Publik hadir sebagai bentuk inovasi pelayanan yang mengedepankan kolaborasi lintas sektor. Kehadiran instansi vertikal dalam penyelenggaraan MPP menjadi bagian penting untuk menghadirkan pelayanan yang lebih efektif, efisien, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Buleleng,” ujar Sutjidra.
Menurutnya, keberadaan MPP bukan sekadar menyatukan layanan dalam satu gedung, melainkan juga menghadirkan kemudahan nyata bagi masyarakat. Proses pengurusan dokumen, perizinan, maupun administrasi lainnya diharapkan menjadi lebih singkat, sederhana, dan memberikan kepastian pelayanan.
Selain memangkas waktu dan biaya yang harus dikeluarkan warga, sistem pelayanan yang terintegrasi juga diyakini mampu memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal tersebut menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sutjidra menilai, keberhasilan reformasi birokrasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dengan seluruh instansi vertikal agar pelayanan yang diberikan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami berharap sinergi yang telah dibangun bersama instansi vertikal dapat semakin memperkuat reformasi birokrasi serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik,” tegasnya.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
