Singaraja, koranbuleleng.com | Aliansi mahasiswa di Buleleng mulai menagih tindak lanjut pemerintah setelah menggelar diskusi September Cerah. Mereka tidak ingin berbagai persoalan yang muncul dalam forum hanya berakhir sebagai catatan diskusi.
Mahasiswa meminta pemerintah menindaklanjuti persoalan pemerataan pendidikan, kesiapan menghadapi bencana, hingga pembangunan infrastruktur yang dinilai belum merata ke wilayah desa dan pelosok Buleleng.
Aliansi yang terdiri dari KMHDI, HMI, GMKI, IMM, PMII, GMNI dan sejumlah BEM perguruan tinggi itu menggelar diskusi September Cerah di halaman Gedung Laksmi Graha, kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja, Buleleng, Minggu, 20 September 2026 sore.
Koordinator kegiatan sekaligus Ketua KMHDI Buleleng, Komang Dia Adamayanti, mengatakan forum tersebut sengaja digelar untuk membuka ruang bagi mahasiswa menyampaikan persoalan daerah secara langsung kepada pemerintah.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah ketimpangan akses pendidikan. Mahasiswa meminta pemerintah memastikan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan.
“Tidak hanya di kota saja yang pendidikannya bagus dan fasilitasnya bagus. Kami juga menuntut pemerataan pendidikan di desa-desa, termasuk ketersediaan tenaga pendidik,” ujarnya.
Persoalan kebencanaan turut menjadi sorotan mahasiswa. Mereka mengaitkan kondisi Buleleng yang menghadapi sejumlah kebakaran selama musim kemarau dengan ancaman bencana lain ketika memasuki musim hujan.
Mahasiswa mempertanyakan sejauh mana pemerintah menyiapkan langkah antisipasi agar penanganan bencana tidak hanya dilakukan setelah kejadian.
“Banyak sekali titik kebakaran khususnya di Buleleng. Sebentar lagi kita akan menginjak musim hujan. Di sinilah peran kami sebagai mahasiswa ingin menanyakan langkah yang disiapkan pemerintah terkait kesiapan bencana,” katanya.
Selain pendidikan dan kebencanaan, mahasiswa meminta pemerintah memperhatikan pemerataan pembangunan infrastruktur. Mereka menilai pembangunan harus menjangkau wilayah desa dan pelosok, bukan hanya berpusat di kawasan perkotaan.
Forum tersebut juga dihadiri sejumlah unsur pemerintah dan kepolisian. Perwakilan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), unsur kebencanaan, Wakil DPRD Buleleng serta kepolisian hadir dalam diskusi tersebut.
Menurut Dia, pemerintah memberikan respons terhadap berbagai persoalan yang disampaikan mahasiswa. Pemerintah juga menyampaikan bahwa sejumlah rencana telah disiapkan untuk menangani persoalan yang dibahas.
“Pemerintah sangat merespons baik terkait hasil diskusi ini. Pemerintah juga sudah melakukan ataupun membuat rencana terkait apa yang harus dilakukan ke depannya,” jelasnya.
Di tengah respons tersebut, mahasiswa menyayangkan Bupati Buleleng dan Ketua DPRD Buleleng tidak hadir secara langsung dalam forum September Cerah.
Mahasiswa berharap keterlibatan pemerintah terhadap aspirasi anak muda tidak berhenti pada kehadiran perwakilan dalam forum. Mereka ingin pemuda mendapat ruang lebih besar untuk terlibat dalam proses pembangunan dan memberikan gagasan bagi daerah.
“Kami berharap pemuda khususnya di Buleleng bisa dijadikan peran strategis dan diajak berkolaborasi untuk membantu pemerintah,” ungkapnya.
Dia menegaskan mahasiswa akan tetap mengawal persoalan yang telah disampaikan dalam forum tersebut. September Cerah, kata dia, bukan menjadi titik akhir penyampaian aspirasi mahasiswa di Buleleng.
“Kami tidak akan cukup sampai di sini, akan tetapi kami akan terus mengawal apa yang menjadi tujuan kami,” ucapnya.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
