Jakarta, koranbuleleng.com | Ada pemandangan yang tidak biasa di pembukaan ajang Local Media Summit (LMS) 2026 di Jakarta. Alih-alih langsung membahas rumitnya algoritma atau angka jangkauan (reach), forum para pengelola media independen se-Indonesia ini langsung tancap gas menyoroti satu hal yang paling krusial ; bagaimana caranya agar media lokal tidak “napas buatan” di tengah badai kecerdasan buatan (Artificial Intelligence / AI).
Mengusung tema besar “Beyond Reach: From Discovery to Community, Trust, and Sustainability”, ajang tahunan ini seolah jadi tempat curhat sekaligus konsolidasi akbar para pemimpin redaksi media daerah.
Pemimpin Redaksi Suara.com sekaligus Steering Committee Local Media Summit, Suwarjono, blak-blakan menyentil rekan-rekan media agar segera keluar dari zona nyaman. Menurutnya, sudah saatnya media lokal berhenti bernapas dari belas kasihan iklan pemerintah atau display ads konvensional semata.
”Kalau kita hanya berharap pada iklan dari pemerintah atau display ads, sudah pasti tertinggal,” cetus Suwarjono, menekankan pentingnya inovasi model bisnis dan kedekatan nyata dengan komunitas.
Dituduh Batasi Internet, Kepala Bakom RI Buka Suara.
Suasana semakin hangat ketika Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Syahganda Nainggolan, naik ke panggung untuk memberikan pandangannya. Di hadapan ratusan jurnalis, ia secara terbuka meluruskan isu miring yang sering dialamatkan ke pemerintah, yakni tudingan melakukan pembatasan digital (digital throttling).
”Ada pertanyaan dari media apakah benar ada pembatasan digital. Kita sejatinya tidak melakukan pembatasan digital,” tegas Syahganda di hadapan peserta.
Ia menjelaskan, langkah penertiban atau take-down konten siber yang dilakukan pemerintah selama ini murni demi menegakkan norma dan etika hukum di Indonesia, bukan untuk membungkam kebebasan pers. Pemerintah, kata dia, punya kewajiban moral melindungi simbol-simbol negara dari disinformasi liar. Sebagai contoh, ketika foto Presiden diedit secara tidak senonoh di ruang publik digital, negara tentu wajib hadir menjaga marwah kepala negara, bukannya sengaja membatasi kebebasan berpendapat.
Kue Ekonomi Digital Dikuasai Raksasa Media
Syahganda juga menyoroti betapa kacaunya arus informasi di era new media saat ini, di mana fenomena post-truth membuat informasi palsu sering kali lebih cepat viral daripada fakta. Ia mencontohkan bagaimana kasus-kasus viral—mulai dari hoaks penanganan krisis hingga narasi keliru soal lingkungan yang diunggah konten kreator luar negeri dengan jutaan penonton, kerap memutarbalikkan fakta kerja keras di lapangan.
Ironisnya, di saat media lokal berjibaku meliput dari akar rumput dan memproduksi berita berkualitas, kue ekonomi iklim digital justru dikuasai oleh para raksasa teknologi (Big Tech). Padahal, negara-negara seperti Australia dan sejumlah wilayah di Eropa telah sukses memaksa raksasa digital membagikan hasil keuntungan mereka kepada media lokal.
”Teman-teman media lokal capek memproduksi berita di bawah, lalu bagaimana pembagian hasilnya? Apalagi di era AI saat ini yang tidak peduli lagi dengan kepemilikan karya. Kita harus menciptakan keadilan, tidak hanya bagi masyarakat penerima berita, tetapi juga bagi media yang memberitakannya,” sentil Syahganda.
Keluar dari Kotak: Bangun Kepercayaan Lewat Komunitas
Pesan dari panggung LMS 2026 ini sangat jelas: era mengejar klik semata sudah lewat. Media lokal diminta untuk merangkul strategi beyond media—berhenti bersaing secara tidak sehat dengan media raksasa nasional, dan kembali fokus pada kekuatan otentik mereka: kedekatan emosional dengan komunitas, kedalaman isu lokal, serta kredibilitas (trust).
Lewat diskusi dan kolaborasi di LMS 2026 ini, asa itu tetap ada. Bahwa media lokal bukan cuma bertahan hidup, tapi kembali berdiri sebagai pilar utama demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di daerah. (*)
Pewarta : I Putu Nova Anita Putra
