Singaraja, koranbuleleng.com | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng menyiapkan regulasi pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas perlindungan bagi pekerja informal sekaligus memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng.
Regulasi tersebut menjadi salah satu dari tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) yang dibahas langsung Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Sekretaris Daerah Gede Suyasa dan jajaran asisten Setda Buleleng di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Senin, 9 November 2026.
Ranperbup tentang jaminan sosial ketenagakerjaan disusun Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buleleng. Aturan ini difokuskan pada perluasan perlindungan bagi pekerja rentan yang selama ini berada dalam sektor informal.
Bupati Sutjidra menegaskan, setiap regulasi yang disusun pemerintah daerah harus memiliki kualitas hukum yang baik, dapat diterapkan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penyusunan aturan tidak boleh berhenti sebatas pemenuhan administrasi pemerintahan.
“Setiap rancangan peraturan yang kita susun harus memiliki kualitas regulasi yang baik, dapat diimplementasikan, dan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Jangan sampai regulasi hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Sutjidra.
Selain perlindungan pekerja rentan, Pemkab Buleleng juga membahas dua Ranperbup lainnya. Pertama, perubahan tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagian hasil pajak daerah serta retribusi daerah kepada desa Tahun Anggaran 2026.
Ranperbup yang diusulkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tersebut merupakan tindak lanjut penyesuaian Penjabaran APBD 2026, terutama terkait rincian alokasi bagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa.
Ranperbup kedua menyangkut perubahan keempat atas hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Buleleng. Regulasi yang diinisiasi Badan Keuangan dan Aset Daerah itu mengatur penyesuaian besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi anggota DPRD.
Sutjidra meminta seluruh perangkat daerah pemrakarsa terbuka terhadap arahan dan masukan untuk menyempurnakan substansi ketiga rancangan regulasi tersebut. Penyempurnaan diperlukan sebelum memasuki tahapan harmonisasi, fasilitasi, evaluasi hingga penetapan.
“Pemkab Buleleng berharap ketiga Ranperbup dapat disempurnakan sesuai ketentuan sehingga menjadi produk hukum daerah yang berkualitas, adaptif, dan mendukung pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat,” kata dia.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
