Singaraja, koranbuleleng.com| Sukses rencana fokus pembangunan pertanian era kepemimpinan kedua dari Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana harus didukung antar sektor. Rancang bangun pembangunan pertanian ini terus digodok setiap taunnya dalam Musrenbang.
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2019 juga menggodok rencana pembangunan pertanian di Buleleng. yang digelar di Hotel Banyualit Kalibukbuk, Kamis, 5 April 2018.
Musrenbang yang mengambil tema “Sinergitas Antar Sektor Guna Mendukung Pembangunan Pertanian Untuk Pertumbuhan Ekonomi” dibuka langsung oleh Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra.
Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra menjelaskan, sektor pertanian di Kabupaten Buleleng masih memegang peranan penting sebagai penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), termasuk bisa memberikan daya tahan lebih terhadap guncangan dai sektor lain.
Selain itu, Pertanian juga masih menjadi penyumbang penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak. Sehingga setelah program dalam bidang infrastruktur sudah dituntaskan, kini program pembangunan di Buleleng harus terfokus dalam sektor pertanian.
“Yang paling penting adalah bagiaman kita menyiapkan program di sektor pertanian dari hulu hingga hilir. Bagaiman paska panen itu kita garap, karena itu akan memberikan nilai lebih terhadap perekonomian,” jelasnya.
Untuk mewujudkan hal itu, pembangunan dalam sektor pertanian harus dilaksanakan secara sinergitas hingga ketingkat Desa. Kedepan bagaimana program yang telah dirancang ini bisa berjalan sesuai dengan kebijakan di atasnya, kemudian bisa diimplementasikan hingga ke tingkat paling bawah. Musrenbang ini akan menjawab, apa yang menjadi program Pemkab Buleleng ini bisa dilaksanakan hingga ketingkat Desa.
“Ini kebijakan kami akan menyampaikan, karena ini pola pembangunan partisipatif. Bagaimana dari Desa mengimplementasikan rencana kerja dari pemkab Buleleng. Jika sudah berjalan, maka akan dengan mudah bisa kita wujudkan,” Ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bapeda dan Litbang Kabupaten Buleleng Gede Dharmaja mengatakan, upaya untuk memaksimalkan potensi pertanian di Buleleng itu sudah diwujudkan dengan meningkatkan Anggaran pada APBD Buleleng.
Ditahun 2017 lalu, anggaran untuk pembangunan pertanian memanfaatkan anggaran sebesar Rp12 Miliar lebih, sementara pada tahun 2018 ini meningkat menjadi Rp22 Miliar lebih.
Menurutnya, pembangunan sektor pertanian memerlukan waktu yang tidak sedikit. Apalagi saat ini, Buleleng masih mencari formula untuk menyiapkan program pasca panen.
“Kita masih mencari cara yang terbaik untuk bisa memberikan nilai tambah dari hasil yang didapatkan oleh petani sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi fokus kita menggarap hulu, tengah, dan hilir,” jelasnya.
Disisi lain, program prioritas pembangunan di Kabupaten Buleleng tahun 2019 mendatang dalam sektor Pertanian juga mendapat dukungan dari DPRD Buleleng. Hanya saja, selain Pertanian, pemkab Buleleng juga harus menyiapkan anggaran untuk beberapa sector yang juga sangat mendesak dan berkepentingan untuk masyarakat umum.
Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna mengatakan, Pemkab Buleleng harus memikirkan sejumlah persoalan yang paling mendasar. Ia mencontohkan bagaimana hingga kini, belum semua masyarakat di Buleleng yang tercover dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) KIS.
Apalagi, Presiden RI Joko Widodo telah mengeluarkan Inpres yang isinya pada awal tahun 2019 mendatang, seluruh masyarakat harus sudah tercover dalam JKN KIS.
Sementara pada bidang pendidikan, Pemkab Buleleng juga diminta menyikapi persoalan guru yang terus bertambah. Ia bahkan meminta agar Pemkab melalui Disdikpora bisa mengangkat guru-guru honor untuk menjadi tenaga kontrak.
Walaupun tidak bisa menjawab persoalan kekurangan guru secara sepenuhnya, namun minimal upaya itu bisa menekan persoalan kekurangan guru karena makin banyak guru PNS yang akan pensiun.
Selain itu, Pemkab Buleleng juga harus menyikapi persoalan banjir yang belakangan ini sering terjadi khususnya di wilayah kota Singaraja. Sehingga pemkab juga harus menyiapkan program terkait dengan infrastruktur menyangkut tentang perencanaan, perbaikan, maupun pemeliharaan drainase khususnya di Perkotaan.
“Ketiga program ini disaat pembahasan KUA PPAS akan kita kip dulu dananya. Kita di DPRD akan seperti itu nanti konsepnya dalam pembahasan, sehingga permasalahan tersebut bisa diselesaikan,” tegasnya.
Dalam Musrenbang itu, ada ribuan usulan yang masuk, masing-masing usulan dari tingkat desa sebanyak 1461 usulan, kemudian Musrenbang di tingkat Kecamatan dengan 573 usulan, dan Konsultasi Publik serta gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdapat 56 saran masukan, serta ada 888 usulan yang belum mendapat kesepakatan karena bukan menjadi kewenangan Kabupaten. |RM|
