Singaraja, koranbuleleng.com | Wakil Bupati Buleleng, dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG mengajak masyarakat Buleleng untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menyalurkan hak pilih pada Pemilu serentak, 17 April 2019. Ajakan Sutjidra ini beralasan, karena setiap hajatan pesta demokrasi, tingkat partisipasi pemilih selalu rendah.
Contohnya, pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali tahun 2018 lalu, tingkat partisipasi masih di bawah 60 persen. Dari kondisi itu, Sutjidra mengajak seluruh masyarakat Buleleng untuk menyukseskan Pemilu Serentak tahun 2019 dan tidak menjadi Golput.
Hal tersebut kembali diungkapkannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2019 bersama para penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng dan Bawaslu Buleleng serta instansi terkait lainnya di Gedung Wanita Laksmi Graha, Kamis 11 April 2019.
Menurut Sutjidra menjelaskan rapat koordinasi yang mengumpulkan seluruh stakeholder terkait penyelenggaraan pemilu, diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi pemilih.
Seluruh stakeholder terkait diharapkan mengajak ataupun menyarankan bebragai pihak untuk hadir ke TPS-TPS dan menyalurkan hak pilih.
“Jangan sampai golput. Jangan sia-siakan hak untuk memilih pemimpin lima tahun yang akan datang,” jelasnya.
Mengenai tingkat partisipasi yang masih rendah, wakil bupati asal Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan ini mengatakan partisipasi masyarakat Buleleng yang rendah tersebut juga dikarenakan letak geografis Buleleng yang sangat luas.
Kemudian banyak masyarakat yang tinggal di dusun-dusun jauh dari desa. Banyak yang tidak tersentuh sehingga banyak juga masyarakat yang belum mengetahui hajatan-hajatan politik khususnya pada pemilu kali ini.
“Ini yang sekarang kita sosialisasi dalam rapat koordinasi. Dihadirkan seluruh camat, kepala desa, dan penyelenggara sampai tingkat terbawah,” ujar Wabup Sutjidra.
Wabup Sutjidra pun berharap kepada para penyelenggara yaitu KPU dan Bawaslu untuk bisa memetakan TPS-TPS yang rawan. Dari beberapa perhelatan politik sebelumnya, ada wilayah dan TPS yang rawan.
Dengan pemetaan tersebut, bisa mengantisipasi kerawanan-kerawanan yang akan terjadi di daerah yang sudah dipetakan tersebut. Stakeholder yang lain juga seperti TNI, Polri, Kesbangpol dan Satpol PP bisa memberikan masukan kepada KPU dan Bawaslu. “Sehingga Pemilu tahun 2019 ini bisa berjalan dengan lancar dan damai,” imbuhnya. |R/NP|
