Singaraja, koranbuleleng.com| Lobi Pemkab Buleleng terhadap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk segera membangun jalur shortcut di wilayah Buleleng disetujui oleh Pemerintah Pusat. Rencananya, jalur shortcut di Buleleng akan segera dibangun pada tahun 2107 dam dibutuhkan kurang lebih tiga hingga empat hektar lahan untuk dibebaskan.
Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menyatakan lobi yang dilakukan sebagai upaya atau pendekatan politis karena lobi tersebut juga dipastikan karena restu dan dukungan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri saat dinner di Kebun Raya Bedugul, Sabtu kemarin.
Sebelumnya Pemerintah Pusat justru memprioritaskan pembangunan di dua titik di kabupaten Tabanan. Dengan lobi itu, akhirnya prioritas pembangunan digeser ke Kabupaten Buleleng yakni pada titik 5 dan 6 di Desa Wanagiri dan Desa Gitgit Kecamatan Sukasada. Dua titik ini dianggap paling rumit dalam proses pengerjannya karena medan yang berbukit.
Nantinya, akan ada 10 titik shortcut yang menghubungkan Bali selatan dan Bali utara.
Bupati Buleleng Agus Suradnyana menambahkan, selama ini kondisi jalan di titik 5 dan titik 6 memiliki tingkat kerawanan paling tinggi pada jalur Denpasar-Singaraja via Bedugul. Selain medannya curam, juga memiliki banyak tikungan tajam.
“Sebenarnya dua titik di kecamatan Sukasada ini memang harus menjadi prioritas, karena jalurnya memang ekstrim dengan banyak tikungan tajam. Kondisi ini juga yang mengakibatkan banyak penumpang yang mengalami pusing dan mabuk perjalanan, sehingga wisatawan enggan berlibur ke Buleleng,” jelasnya saat jumpa pers dengan wartawan di salah satu rumah makan di Jalan Ngurah Rai, Singaraja, Senin 8 Agustus 2016.
Menurut Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, pembangunan jalur shortcut ada titik 5 di Desa Wanagiri dan Titik 6 di Desa Gigit tahun 2017 mendatang ini, akan membawa dampak yang besar untuk perkembangan pembangunan di kabupaten Buleleng dalam segala bidang.
“Tentu saja dengan adanya shortcut ini akan membawa banyak dampak untuk pembangunan Buleleng, baik untuk perekonomian, ataupun peningkatan jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke Buleleng. Dan tentunya dengan kondisi itu, Kabupaten Buleleng akan semakin berkembang,” ujarnya.
Ditempat yang sama. Kepala Dinas PU Kabupaten Buleleng Ketut Suparta Wijaya menjelaskan, pembangunan jalur short cut di dua titik di kabupaten Buleleng, diperkirakan akan membutuhkan lahan sekitar 3 hingga 4 hektar. Sehingga harus dilakukan pembebasan lahan. Pemkab Buleleng mengaku telah siap untuk anggaran terkait dengan rencana pembebasan lahan tersebut. Hanya saja, kini Bupati Buleleng masih akan melakukan komunikasi dan koordinasi, sehingga pembebasan lahan bisa dilakukan sharng anggaran.
Menurut Bupati, bila melihat kebutuhan lahan yang diperlukan mencapai 3 hingga 4 hektar dengan estimasi anggaran yang diperlukan untuk pembebasan lahan untuk pembangunan shortcut tersebut mencapai 6 mliar atau lebih. “Dan kita sudah siap untuk itu. Namun untuk efisien anggaran kami juga berusaha berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat dan juga Provinsi Bali untuk ikut membantu anggaran pembebasan lahan. |RM|
