Singaraja, koranbuleleng.com | Pemerintah Kabupaten Buleleng memutuskan untuk melayangkan surat peringatan terhadap 11 toko yang merupakan gerai waralaba karena membandel tidak mau mengurus perijinan. 11 gerai waralaba ini sebelumnya terjaring dalam pendataan dan tidak memiliki ijin oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.
Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Buleleng sebenarnya berhasil menjaring 68 toko modern yang tidak memiliki ijin, dan melanggar ketentuan yang tertuang dalam Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Buleleng nomor 10 tahun 2013 tentang Perlindungan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar modern di Kabupaten Buleleng. Dari puluhan gerai waralaba itu, Pemkab Buleleng sudah melayangkan teguran dan memberikan waktu selama 14 hari, agar toko tersebut segera mengurus ijin.
Namun seiring waktu berjalan, 11 gerai diantaranya justru tidak menunjukkan itikad baik untuk mengurus perizinan ke Tim Investasi Pemkab Buleleng, serta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Buleleng. 11 gerai modern itu juga mengabaikan teguran Pemkab Buleleng, sehingga Pemkab memberikan surat peringatan pertama.
“Kalau tidak memenuhi syarat, sudah pasti kami akan keluarkan surat peringatan. Kami juga tentunya melakukan cross check terhadap fakta dilapangan. Tapi paling tidak ada itikad baik untuk mengurus izin. Karena izin itu persyaratan utama. Maka kami minta semua pemilik gerai waralab agar taat dengan perizinan,” jelas Sekretaris Daerah Buleleng Dewa Ketut Puspaka, Senin 19 Desember 2016.
Sekda Buleleng Dewa Ketut Puspaka mengatakan, Pemkab Buleleng akan segera melayangkan surat peringatan itu terhadap 11 toko yang membandel. Saat ini, konsep surat peringatan tersebut tengah disusun oleh Bagian Ekbang Setda Buleleng.
“Konsepnya sudah dibuat di bagian ekbang, dan akan segera kita layangkan. Kalau memang tidak direspon kita akan layangkan surat peringatan kedua dan ketiga. Kalau sampai peringatan ketiga tidak dindahkan, kita akan lakukan tindakan tegas,” ujarnya.|RM|
