Singaraja, koranbuleleng.com | Hajatan Pilkada Buleleng marak diwarnai aksi kampanye hitam di sosial media, terutama layar facebook. Kampanye hitam bahkan tidak hanya menjelekkan pasangan calon, namun sampai menjelekkan penyelenggara pilkada dengan berbagai informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Panwasalih Buleleng dalam kesempatan tertentu pernah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait dengan sejumlah kampanye hitam melalui sosial media ini karena berpotensi memancing konflik.
Dari sisi kewenangan, Pihak kepolisian yang punya kekuatan untuk menertibkan kampanye hitam melalui tim cyber crime yang dimiliki oleh institusi kepolisian.
Ketua Panwaslih Buleleng, Ketut Aryani membawa fenomena kampanye hitam di sosial media ini sebagai salah satu pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Panwaslih Buleleng bersama sejumlah tokoh masyarakat dan stakeholder di Puri Saron, Pemaron, Selasa 10 Januari 2017.
Ketut Ariyani mengakui penyebaran informasi bohong alias hoax dan kampanye hitam di media sosial, belakangan ini berlangsung cukup masif dan sangat mengkhawatirkan. Apalagi, penebar informasi hoax itu lebih banyak akun palsu alias pemiliknya tidak diketahui karena menggunakan nama dan foto samaran.
Panwaslih Buleleng mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dan terhasut oleh kampanye hitam yang ditebar oleh pemilik akun yang tidak bertanggungjawab. Masyarakat pun diminta tak terpancing, karena penyebaran kampanye hitam bisa memicu konflik politik yang rentan terjadi selama tahapan pilkada berlangsung.
Namun disisi lain, Panwaslih mengakui juga banyak akun sosial media yang memang bertanggungjawab dan resmi milik institusi tertentu ataupun milik pribadi yang benar-benar memberikan pencerahan kepada masyarakat.
“Kami berharap masyarakat tidak langsung percaya dengan info-info yang menyebar di media sosial. Tentu itu bisa diverifikasi dulu, cross check kebenarannya. Sejumlah informasi di sosial media akhir-akhir ini sangat diragukan kebenarannya. Bahkan ada yang sudah mengarah jadi berita bohong, fitnah. Istilahnya hoax,” ujar Ariyani.
Ariyani mengaku bahwa Panwaslih sebenarnya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengawasi akun-akun sosial media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya, akun palsu itu sering kali melakukan agenda setting yang memperkeruh suasana politik hingga menjadi kampanye hitam dan menimbulkan situasi tidak kondusif.
“Kami sudah singgung ini dalam beberapa kesempatan dengan kepolisian. Polisi juga punya tim cyber crime yang sudah mengawasi masalah-masalah itu di media sosial. Sekali lagi kami tekankan masyarakat agar cerdas memilah informasi yang beredar di media sosial,” imbuhnya.
Ketua Bawaslu Bali, Ketut Rudia juga mengakui adanya penebaran informasi hoax ini di sosial media yang lebih banyak mengarah pada upaya untuk membuat suasana tidak kondusif.
Bawaslu Bali juga berharap masyarakat bisa membedakan dan memliah informasi yang benar dan bohong supaya suasana tetap terjaga selama tahapan Pilkada Buleleng berlangsung.
Bawaslu Bali akan mengambil langkah hukum secara tegas jika penyebaran berita hoax itu sampai mengarah pada fitnah dan pembunuhan karakter terhadap individu dan institusi penyelenggara pemilu.
“Secara pribadi saya sebenarnya tidak terlalu menghiraukan,namun tetap memantau. Tetapi ketika ada yang berusaha memfitnah apalagi melakukan pembunuhan karakter, maka kami akan ambil langkah hukum yang tegas,” terang Rudia.
FGD yang digelar oleh Panwaslih Buleleng di Hotel Puri Saron, Singaraja itu dihadiri Ketua Bawaslu Bali Ketut Rudia, Divisi Hukum dan Penindakan Bawaslu Bali Ketut Sunadra, Ketua KPU Buleleng Gede Suardana, Ketua Panwaslih Buleleng Ketut Ariyani, serta Komisioner Panwaslih Buleleng Putu Sugi Ardana.
FGD ini digelar untuk mencari saran dan masukan dari tokoh masyarakat serta stakeholder terkait dengan pengawasan partisipatif dari masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada Buleleng.|NP|
