Singaraja, koranbuleleng.com| Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) menilai usulan kenaikan tambahan uang perjalanan dinas (perjadin) bagi anggota DPRD Buleleng dinilai tidak diperlukan, dan harus lebih memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat.
Usulan kenaikan anggaran dan volume perjalanan dinas itu memang sempat disampaikan Anggota DPRD Buleleng kepada Pimpinan Dewan. Anggota DPRD Buleleng sebelumnya mengajukan usulan kenaikan uang saku dan dana representasi.
Uang saku keluar daerah diusulkan naik menjadi Rp2,9 juta per orang per hari. Demikian pula degan uang representasi naik menjadi Rp500 ribu per orang per hari. Sementara untuk perjalanan dalam daerah, uang saku naik menjadi Rp750 ribu per orang per hari, sedangkan uang representasi tetap Rp175 ribu per orang per hari.
Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng Dewa Ketut Puspaka menjelaskan, saat ini TAPD masih melakukan perhitungan dan kajian terhadap usulan tersebut. Kajian itu nantinya akan disampaikan kepada Bupati Buleleng selaku pemegang kebijakan.
Namun sebelum menjawab permintaan dari Anggota DPRD Buleleng, Puspaka juga masih akan melihat regulasi baik pada Peraturan Gubernur dan juga Peraturan Bupati. Namun demikian, Ia meminta agar Dewan bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan.
“Perjalanan dinas itu kebutuhannya apa, muaranya apa yang ingin dicari dari perjalanan dinas itu, kan harus jelas. Jadi harus bisa dibedakan mana yang kebutuhan dan keinginan, dan seberapa penting urgensinya. Kami yakin anggota DPRD sangat paham seperti apa kondisi dan kemampuan keuangan Daerah kita,” ujarnya usai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPRD Buleleng Senin, 14 Oktober 2019.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna menyebut jika usulan kenaikan anggaran perjalanan dinas tersebut diusulkan oleh beberapa anggota dan fraksi dan bukan secara kelembagaan. Pun demikian, usulan itupun tetap disampaikan ke Eksekutif.
Hanya saja, Pria yang akrab disapa Supit ini justru mengaku kurang sependapat terkait usulan kenaikan anggaran perjalanan dinas. Karena ditakutkan, hal itu justru akkan membawa dampak penurunan terhadap kinerja DPRD Buleleng.
“Saya pribadi berpendapat perjalanan dinas itu bukan kegiatan yang substansial. Masih ada hal-hal yang masih bisa kedepankan, terutama program prioritas untuk masyarakat. Mudah-mudahan teman-teman anggota bisa memahami hal ini,” katanya. |RM|
